Para Sopir Mobil Rental Mengaku Mobilnya Tidak Pernah Disewa Bawaslu Papua Barat | Pasific Pos.com

| 26 June, 2019 |

Para Sopir Mobil Rental Mengaku Mobilnya Tidak Pernah Disewa Bawaslu Papua Barat

Papua Barat Penulis  Selasa, 05 Maret 2019 06:46 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Persidangan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah di Bawaslu Provinsi Papua Barat senilai Rp. 3,5 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015 dan tipikor dana hibah senilai Rp. 2 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014 atas terdakwa, Getrida Mandowen (42 tahun) dan Muhamad Idrus (56 tahun), dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi, Senin (4/3).

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Sonny A.B. Laoemoery, SH, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Manokwari, Muslim, SH menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.

Saksi, Yopi Kambu, tenaga kontrak di Bawaslu Provinsi Papua Barat, mengatakan, dirinya menerima honor setiap bulan dari Bendahara APBN. Diungkapkan Kambu, dirinya pernah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) Relawan Pemilu di Kampus Universitas Papua (Unipa) Manokwari dan Distrik Prafi.

Dari kegiatan itu, ia mendapatkan honor sebesar Rp. 500.000 dan menandatangani tanda terima. Ditanya hakim, apakah saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 2.116.000 dan menandatangani kuitansi, Kambu mengaku tidak pernah.

Menanggapi pertanyaan JPU, berapa jumlah kendaraan operasional di Bawaslu Provinsi Papua Barat pada 2014, ia mengungkapkan, ada 3 kendaraan operasional, salah satunya mobil Toyota Avanza.

Usai mendengarkan keterangan Kambu, terdakwa, Getrida Mandowen mengatakan, kegiatan Sejuta Relawan di Kampus Unipa dan Distrik Prafi, diserahkan ke Sumarni (dosen Unipa) sebagai penanggung jawab kegiatan dan anggaran. “Saya menyerahkan anggaran dalam jumlah global ke Ibu Sumarni, sekitar Rp. 60 juta untuk mengelola kegiatan Sejuta Relawan,” ungkapnya.

Sementara itu, saksi, Maxdarini, Bendahara APBN di Bawaslu Provinsi Papua Barat mengutarakan, dalam melaksanakan tugasnya, dirinya mengelola dana sebesar Rp. 8 miliar yang bersumber dari APBN untuk membiayai Bawaslu di 11 kabupaten dan kota.

Menurutnya, pencairan anggaran berdasarkan persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK), dimana saat itu dirangkap terdakwa, Muhammad Idrus selaku Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Namun, lanjut dia, pada 2014, ada kegiatan APBN yang anggarannya dipinjam dari APBD sebesar Rp. 300 juta untuk membiayai sosialisasi di Kabupaten Raja Ampat.

Menanggapi pertanyaan hakim, apakah saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) keuangan untuk APBN Tahun Anggaran 2014 dan 2015, Maxdarini menegaskan, dirinya selalu membuat LPj, lalu diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Negara (KPPN), diketahui Ketua dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Apakah ada kegiatan lain dari APBN yang dibiayai APBD pada 2014 dan 2015, Maxdarini mengaku tidak ada. “Sebenarnya untuk kegiatan di Raja Ampat, saya tidak mau, tapi karena diperintahkan Ketua Bawaslu, jadi saya lakukan,” ungkapnya.

Mengenai berapa biaya operasional kendaraan dinas yang dianggarkan dalam APBN, ia mengatakan, setiap bulan sebesar Rp. 3.750.000.

Ditanya JPU, apakah dalam DIPA APBN ada anggaran operasional kendaraan dinas, saksi menjelaskan, memang dianggarkan operasional kendaraan untuk 3 komisioner dan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk Sekretaris, Bendahara APBN dan APBD Bawaslu Provinsi Papua Barat. Keterangan Maxdarini dibenarkan terdakwa, Getrida Mandowen dan Muhamad Idrus mengaku.

Sedangkan saksi, Salmon Werianggi, mantan Plh. Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat menerangkan, pada 2014, Bawaslu Provinsi Papua Barat mengajukan proposal untuk bantuan dana pelaksanaan pemilu dengan total Rp. 5 miliar lebih.

Lanjut dia, proposal itu diajukan ke Gubernur Papua Barat, kemudian didisposisikan oleh Sekda Provinsi Papua Barat, dan diteruskan ke Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat. Ia menambahkan, kemudian didisposisikan lagi ke Bendahara Pengeluaran BPKAD Provinsi Papua Barat untuk proses pencairan.

Namun, ungkap dia, pada waktu itu tidak terdapat alokasi dana untuk Bawaslu, sehingga pihaknya menyiasati dengan mengalokasikan dari dana hibah sebesar Rp. 2 miliar. Ia menambahkan, dana itu kemudian dicairkan dengan jumlah yang sama ke rekening kas Bawaslu.

Ditanya hakim, apakah saksi menandatangani surat perintah membayar (SPM), Werianggi mengakuinya, karena itu sudah menjadi tugas pokoknya. Apakah saksi mengetahui soal LPj anggaran dana hibah Bawaslu Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014 dan 2015, Werianggi mengaku tidak mengetahuinya. Keterangan saksi ini dibenarkan terdakwa, Getrida Mandowen dan Muhamad Idrus.

Hal berbeda diungkapkan, Hendra, seorang sopir taksi rental. Ia mengaku sepanjang 2014 dan 2015, dia membawa mobil Avanza Veloz dengan memberi biaya sewa per hari sebesar Rp. 500.000. Namun jika dikontrak  sebulan sebesar Rp. 9 juta, tergantung persetujuan dari bosnya selaku pemilik mobil.

Ditanya hakim, selama 2014 sampai 2015, apakah mobil saksi pernah disewa komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat, Hendra mengaku tidak pernah.

Menurut saksi lainnya, Adrianus menjelaskan, sepanjang 2014 sampai 2015, dirinya menjadi sopir rental, membawa mobil Avanza berwarna hitam dan memberikan jasa sewa harian dan bulanan sesuai kesepakatan dengan bosnya.

Ditanya hakim, apakah mobil saksi pernah disewa Bawaslu Provinsi Papua Barat, ia mengaku mobilnya tak pernah disewa Bawaslu sepanjang 2014 sampai 2015.

Saksi lainnya, Sikhalik, seorang pengusaha rental mobil jenis Avanza berwarna hitam dan Rush berwarna putih mengaku, mobilnya diserahkan untuk dikelola sopirnya, Abdullah.

Menurut saksi, mobilnya pernah disewa oknum yang mengaku dari Bawaslu selama 2 hari, tetapi untuk kontrak selama berbulan-bulan, tidak pernah. Ditanya JPU, apakah saksi mengetahui identitas oknum itu, Sikhalik mengaku tidak tahu.

Saksi Kasim, sopir di Bawaslu menambahkan, sampai sekarang dia masih bekerja dan manjadi sopir dan membawa mobil Avanza berwarna hitam untuk melayani komisioner Bawaslu. Atas pekerjaannya itu, dia menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1 juta sekian yang dibiayai dari APBN.

Dicecar hakim, apakah saksi pernah menerima uang dari kedua terdakwa selama bekerja di Bawaslu, saksi mengaku belum pernah. Menanggapi pertanyaan JPU, ada berapa kendaraan operasional di Bawaslu, Kasim menyebut ada 3 mobil, semuanya dipakai 3 komisioner.

Setelah mendengar keterangan saksi, terdakwa, Getrida Mandowen mengaku apa yang dijelaskan saksi-saksi selaku sopir rental, benar adanya. Dia tidak pernah menyewa mobil rental, karena anggaran sewa kendaraan telah diserahkan ke setiap komisioner Bawaslu.

“Seharusnya saya yang mengelola dana itu, tetapi mereka yang meminta agar dana itu dikelola sendiri, sehingga saya serahkan,” jawab Getrida Mandowen.

Usai mendengarkan keterangan saksi, hakim meminta JPU menghadirkan saksi tambahan di persidangan berikut, selanjutnya menutup persidangan. [BOM-R1]

Dibaca 164 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.