Dua Permintaan Warga Papua untuk Prabowo-Sandi | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Dua Permintaan Warga Papua untuk Prabowo-Sandi

Papua Barat Penulis  Minggu, 24 Februari 2019 19:54 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subiyanto – Sandiaga Uno, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, selain menyampaikan janji Prabowo-Sandi saat melakukan masa kampanye di Papua, dirinya juga menampung beberapa permintaan masyarakat Papua.

Djoko Santoso mengaku, ada dua permintaan masyarakat Papua yang akan disampaikan ke Prabowo-Sandi, yaitu tentang permintaan pembentukan Badan Rekonsiliasi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua-Papua Barat, dan permintaan perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Ada aspirasi dari masyarakat Papua dari seberang sana yang meminta menaikan dana Otsus,” kata Djoko Santoso kepada para wartawan di Aston Niu Manokwari, Rabu (20/2).

Untuk aspirasi kenaikan dana Otsus, Djoko Santoso, mengatakan akan menyampaikan ke Prabowo. Meski begitu, dirinya sudah menjawab, bila Prabowo-Sandi, terpilih menjadi presiden, aspirasi tersebut akan tetap diupayakan, dengan melihat kemampuan keuangan negara.

Dijelaskan Djoko Santoso, kondisi keuangan negara saat ini kurang memungkinkan, karena utang luar negeri sangat besar, yaitu sekitar Rp. 5.300 triliun lebih.

“Saya sampaikan kepada bapak ibu, bila Prabowo terpilih dan membayar utangnya sangat banyak, maaf saja, karena utang negara saat ini sudah mencapai sekitar 5.300 triliun lebih.  Itu utang BUMN, utang swasta yang kurang tahu. Kalau ada uang insha allah akan dikasih, karena karekter Prabowo,” jelas Djoko Santoso.

Selain perpanjangan dana Otsus ungkap Djoko Santoso, masyarakat Papua meminta agar Prabowo, Badan Rekonsiliasi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua.

Menerutnya, untuk keadilan, Papua – Papua Barat seharusnya masuk dalam provinsi kepulauan, sehingga mendapatkan anggaran pembangunan kepulauan.

“Sebenarnya provinsi Papua Papua Barat masuk dalam undang-undang kepulauan, sehingga mendapatkan anggaran pembangunan, karena kalau pedalaman tidak mendapatkan anggaran pembangunan, maka tidak akan mengejar pembangunan dengan daerah lain,’ tandas Djoko Santoso, seraya menambahkan akan menyampaikan hal itu kepada Prabowo-Sandi. [SDR-R1]

Dibaca 116 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX