Pansus Kebar DPR PB Keluarkan 13 Rekomendasi Permasalahan Kelapa Sawit di Tambrauw | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Pansus Kebar DPR PB Keluarkan 13 Rekomendasi Permasalahan Kelapa Sawit di Tambrauw

Papua Barat Penulis  Jumat, 15 Februari 2019 13:59 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Saiba: Kami Harap Ditindaklanjuti Pihak Terkait



Manokwari, TP – Panitia khusus (pansus) Kebar, DPR Papua Barat, telah menyelesaikan tugasnya sebagai mediator dalam penyelesaian masalah  perkebunan kelapa sawit antara Masyarakat Adat Kebar dan PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP), di Kabupaten Tambrauw, dengan melahirkan 14 rekomendasi.

Ketua Pansus Kebar, DPR Papua Barat, Maurids Saiba, mengatakan, rekomendasi pansus telah ditandatangani  Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi di Jakarta.

Saiba menyebutkan, ke 13 rekomendasi pansus Kebar, antara lain pertama, Masyarakat Suku Mpur Kebar, meminta dengan tegas Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, Izin Prinsip Pencadangan HPK, untuk usaha budidaya kelapa sawit PT BAPP, tertanggal 12 Januari 2009, dan serta Menhut tentang pelepasan kawasan HPK untuk kelapa sawit PT BAPP seluas kurang lebih 19,368, 77 hektar tertanggal 29 September 2014.

Kedua, Masyarakat Suku Mpur Kebar, meminta PT BAPP agar meninggalkan Tanah Adat dan mengembalikannya kepada masyarakat pemilik hak ulayat.

Ketiga, perusahaan memberi janji menanaman dan pengelolaan jagung, akan membangun koperasi plasma 20 persen per tahun, dan membangun jalan, sekolah, pustu, membiayai anak sekolah hingga perguruan tingggi bagi anak-anak Suku Mpur.

Keempat, Bupati Kabupaten Sorong mencabut surat nomor 503/274 perihal rekomendasi area untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit tertanggal 24 Mei 2007. Kelima, surat Bupati Manokwari nomor 522.2/731 tertangga 25 Mei 2007 tentang izin perkebunan kelapa sawit untuk PT BAPP.

Selanjutnya, keenam, surat Gubernur Papua Barat nomor 525/572/GPB/2007, perihal rekomendasi pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit PT BAPP. Ketujuh, PT BAPP tidak memiliki analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal) rencana budidaya tanaman pangan dan pengolahan seluas kurang lebih 19.368.77 hektar masih kerangka acuan (draf).

Kedelapan, izin kontrak Pemkab Tambrauw atas rencana kajian tanaman pangan PT BAPP nomor 050/126/2015 tanggal 25 September 2015 sampai 28 September 2018, sudah tidak berlaku untuk perusahaan bekerja.

Kesembilan, sampai saat ini belum terjadi perubahan Amdal terkait pengembangan Rens peternakan sapi selus 2000 hektar. Kesepuluh, alih fungsi lahan dari budidaya perkebunan kelapa sawit dialih fungsi menjadi budidaya tanaman pangan seperti jagung, kacang tanah, dan ubi kayu oleh PT BAPP.

Kemudian, sebelas, menurut Pangdam VIII Kasuari, permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan harus segera diselesaikan sehingga jangan sampai menimbulkan konflik di daerah.

Dua belas, menurut Rektor Unipa, Amdal yang dilakuikan oleh tim, belum benar-benar final, namun perusahaan sudah melaksanakan pekerjaan.

dan ketiga belas, menurut Bupati Tambrauw, izin yang dikeluarkan atas rencana Rens tanaman pangan PT BAPP nomor 050/126/2015 28 September sampai 28 September 2018, sudah tidak berlaku lagi karena sudah selesai masa kontrak selama 3 tahun antara PT BAPP dan Pemkab Tambrauw.

“Dari hasil pertemuan yang telah dilaksanakan pansus beberapa kali dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, maka pansus merekomendasikan bahwa PT BAPP segera meninggalkan lahan Masyarakat Adat Suku Mpue Kebar dan kembalikan lahan kepada masyarakat pemilik hak ulayat untuk digunakan sebagaimana fungsinya dalam kelangsungan hidup sehari-hari,” kata Saiba kepada para wartawan di Jl Merdeka, Kamis (14/2).

Dikatakan Saiba, pansus dalam mengeluarkan 13 rekomendasi sudah melakukan berbagai upaya mulai dari turun lapangan, bertemu pihak terkait, dan melakukan investagasi, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, serta rapat dengar pendapat (hearing) dengan Forkopimda.

Menurut Saiba, pansus sudah bekerja secara maksimal untuk mencarikan jalan keluar dan solusi atas permasalahan perkebunan kelapa sawit antara Masyarakat Adat Suku Mpur Kebar dan PT BAPP.

“Pertama saya apresiasi ketua DPR, anggota pansus yang beranggotan 20 orang karena sudah bersama-sama melihat masalah ini. Dengan keluaranya rekomendasi maka tugas pansus sudah selesai, tinggal ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait,” ujar Saiba.

Sekretaris Fraksi Otsus DPR Papua Barat ini, berharap, ketika rekomendasi ini diserahkan ke masyarakat dan perusahaan, dapat dibaca serta dicermati dengan baik, sehingga rekomendasi ini tidak menimbuilkan berdampak negatif antara masyarakat dan perusahaan.

“Kami juga meminta Gubernur Papua Barat dan Bupati Tambrauw, untuk memperhatikan rekomendasi ini agar apa yang tidak ketahui perusahaan dan masyarakat dapat disampaikan, karena rekomendasi ini bukan akhir penyelesaian masalah ini,” jelas Saiba.

Saiba berharap, dengan keluarnya rekomendasi ini, masyarakat tidak mudah terpancing emosi dan mudah terprovokasi, karena keamanan, ketertiban, masyarakat (kamtibmas) tetap harus terjada di Kabupaten Tambrauw.

Saiba menambahkan, selain ke Presiden, rekomendasi ini juga akan diserahkan, Ketua DPR RI, Panglima RI, Kapolri, Kabin RI, Menteri KLH, MRPB, Pangdam VIII Kasuari, dan Kabinda Papua Barat.

Perwakilan Masyarakat Adat Mpur, Hugo Asrouw, menyampaikan terima kasih kepada pansus yang sudah mau memperjuangkan keinginan Masyarakat Adat Mpur Kebar di Tambrauw.

“Dengan adanya rekomendasi pansus yang sudah bekerja hampir satu tahun ini, kami Masyarakat Adat Mpur di Kebar, meminta perusahaan dan pihak terkait di Tambrauw, untuk menaati rekomendasi pansus, karena sampai hari ini perushaaan masih beroperasi dan pemerintah Tambrauw harus tegas dalam hal ini, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. [SDR-R1]

Dibaca 156 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.