ULP 2018 Belum Dibayar, Ratusan Guru Beraksi | Pasific Pos.com

| 13 November, 2019 |

ULP 2018 Belum Dibayar, Ratusan Guru Beraksi

Papua Tengah Penulis  Jumat, 15 Februari 2019 13:54 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

NABIRE – Belum juga ada kejelasan pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) tahun 2018, akhirnya ratusan guru SMA/SMK se-Kabupaten Nabire beraksi penyampaian aspirasi di Kantor Bupati Nabire, Kamis (14/02) pukul 10.00 WIT. Mereka mempertanyakan kejelasan pembayaran ULP untuk guru SMA/SMK yang ada di Kabupaten Nabire terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2018.    

Para guru SMA/SMK se Kabupaten Nabire berjumlah ratusan orang tersebut sebelumnya melakukan longmarch dari Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire menuju Kantor Bupati Nabire untuk menggelar aksinya. Setelah tiba di Kantor Bupati Nabire Jalan Merdeka Nabire, para Guru SMA/SMK langsung membentangkan sejumlah tulisan-tulisan dalam bentuk pamphlet yang bertuliskan sejumlah pernyataan.

Sejumlah tulisan tersebut antara lain, “BAYAR ULP KAMI 1 TAHUN 2018”, “GURU & TU SMA/SMK JUGA BUTUH ULP”, “JANGAN PHP KAMI” dan sejumlah tulisan lainnya. Kedatangan para Guru SMA/SMK langsung diarahkan menuju Ruang Rapat Setda guna bertemu langsung dengan Bupati Kabupaten Nabire Isaias Douw, S.Sos.,MAP untuk menyampaikan aspirasi dari para guru tersebut. Namun, kedatangan para guru ini diterima Sekda Kabupaten Nabire, karena Bupati Kabupaten Nabire sedang berada diluar daerah dalam rangka urusan kedinasan.

Sekda Kabupaten Nabire, Drs. I Wayan Mintaya, didampingi Asisten III Setda Kabupaten Nabire Pieter Erari, SE.,M.Si, turut hadir pula, Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nabire, Viktor Tebay, perwakilan BPKAD Kabupaten Nabire dan Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia) Kabupaten Nabire, Petrus Agapa., S.Pd.,MM.

Dalam penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para guru SMA/SMK se Kabupaten Nabire intinya adalah mempertanyakan kejelasan pembayaran ULP selama satu tahun yang tak kunjung dibayar oleh pemerintah dan mempertanyakan apa yang menjadi alasan pemerintah daerah Kabupaten Nabire tidak atau belum membayar ULP Guru SMA/SMK yang ada di Kabupaten Nabire, karena para guru menilai tidak ada keseriusan dan seolah-olah ada unsur pembiaran dari pemerintah daerah dalam mengurus dan merealisasi pembayaran ULP para Guru SMA/SMK itu.

Menurut para Guru SMA/SMK yang melakukan aksi demo tersebut, dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, sejumlah kabupaten lain sudah melakukan pembayaran ULP kepada para guru SMA/SMK melalui penganggaran APBD kabupaten/kota.

Kata Sekda, terkait pembayaran ULP untuk para Guru SMA/SMK memang selama ini sempat terjadi polemik di daerah, karena semua kepengurusan kepangkatan hingga ke gaji dan lain-lain diambil alih Provinsi Papua, dalam arti semua urusannya dilimpahkan ke tingkat provinsi.

“Penyerahan P3D, yakni Personil, Peralatan, Prasaran dan Dokumen, yang dimaksud dengan personil yaitu para Guru SMA/SMK atau bapak ibu sekalian. Dimana, yang tadinya orang-orang tersebut bertugas menangani bidang pendidikan menengah atas SMA/SMK yang tadinya menjadi kewenangan dan kewajiban urusan pemerintah kabupaten beralih ke provinsi,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak pernah membiarkan persoalan mengenai pembayaran ULP bagi para Guru SMA/SMK di Kabupaten Nabire. Pemahaman pemerintah daerah Kabupaten Nabire bahwa, ketika gaji sudah beralih ke provinsi, maka hak-hak lain sudah beralih ke provinsi. Maka dalam penyusunan APBD tahun 2018 untuk ULP para Guru SMA/SMK itu tidak terkafer di APBD tahun 2018. Begitupun di APBD tahun 2019, karena menurut pemerintan daerah bahwa hal tersebut sudah menjadi kewenangan provinsi.

“Bulan Januari 2019 kami (Pemerintah Daerah) Kabupaten Nabire menerima sebuah surat yang sebenarnya surat tersebut dari mana, atau mungkin atas upaya dari dinas, terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 yang tanggal terbitnya Oktober, tetapi kami baru menerima suratnya Januari 2019. Dari sisi waktu penganggaran sudah tidak nyambung, karena penetapan anggarannya sudah lewat bulan Desember 2018,” tutur Sekda.
 
“Semua aspirasi dari ibu bapak sekalian, kami akan sampaikan kepada bapak Bupati, karena terkait dengan hal tesebut harus ada komitmen antara pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini bapak Bupati, agar tidak menjadi temuan dikemudian hari oleh BPK. Seandainya nanti dalam keputusannya, pemerintah daerah kabupaten/kota yang harus membayar ULP tersebut, berarti kita sama-sama cari solusinya. Dan tentu, pasti jalan keluarnya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Nabire sekitar bulan Agustus 2019 mendatang,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, jawaban yang diberikan Sekda Kabupaten Nabire terhadap para Guru SMA/SMK yang melakukan aksi penyampaian aspirasi terkait kejelasan pembayaran ULP belum memuaskan para guru SMA/SMK. Karena, belum adanya jawaban pasti kapan ULP para guru SM/SMK sekabupaten Nabire akan dibayarkan. Sehingga, para guru SMA/SMK mengancam akan memboikot Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Nabire dan melakukan aksi mogok sampai ada jawaban pasti dari pemerintah daerah terkait realisasi pembayaran ULP Guru SMA/SMK tahun anggaran 2018.

Aksi penyampaian aspirasi terkait ULP tahun 2018 oleh para guru ini berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, massa baru membubarkan diri dengan tertib pada pukul 12.00 WIT setelah mendapatkan penjelasan dari Sekda Kabupaten Nabire, Drs. I Wayan Mintaya.  (cad)

Dibaca 256 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.