BPJS Ketenagakerjaan Papua Evaluasi Kerja Bersama Pengawas Tenaga Kerja | Pasific Pos.com

| 8 December, 2019 |

Rapat monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Rapat monitoring dan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua.

BPJS Ketenagakerjaan Papua Evaluasi Kerja Bersama Pengawas Tenaga Kerja

Kota Jayapura Penulis  Selasa, 12 Februari 2019 18:05 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Jayapura – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Papua, Jayapura melakukan rapat monitoring dan evaluasi kerja bersama Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Papua pada Jumat (8/2/2019) lalu.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Adventus Edison Souhuwat mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya sejak Pengawas seluruh kota kabupaten yang ditempatkan di provinsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23.

“Setelah dibentuk, kami langsung melakukan pertemuan karena mitra kerja dengan Dinas Tenaga Kerja termasuk Balai Pengawas Tenaga Kerja, “kata Adventus, Selasa (12/2/2019).

Kepala Balai Fungsional Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Melkyanus Bosawer mengatakan, tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah meminta data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaporkan data perusahaan yang bermasalah dengan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2018 dan 2019.

Pihaknya segera menurunkan petugas pengawas umum dan khusus untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya di BPJS Ketenagakerjaan.

“Setelah diketahui perusahaan mana saja yang belum menyelesaikan kewajibannya, maka sesuai aturan harus patuh pada program BPJS Ketenagakerjaan, harus optimal berjalan dengan baik, “imbuh Melkyanus.

Selain monitoring evaluasi program kerja tahun 2018 dan tindak lanjut rencana kerja tahun 2019, kegiatan tersebut juga untuk menjalin sinergi berkesinambungan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pengawas Provinsi Papua.

“Juga pembinaan dan pengawasan bersama terhadap perusahaan tidak patuh terhadap pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, serta tindak lanjut hasil kunjungan bersama terhadap perusahaan daftar sebagian BPJS Ketenagakerjaan, “imbuhnya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk berkoordinasi tindak lanjut Permenaker nomor 4 tahun 2018 tentang tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administrasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara. (Zulkifli)

Dibaca 235 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.