Manfaat Pencairan APBN Gunakan Kartu Kredit Pemerintah | Pasific Pos.com

| 20 June, 2019 |

Pelayanan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. Pelayanan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua.

Manfaat Pencairan APBN Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

Info Papua Penulis  Selasa, 12 Februari 2019 17:24 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta mengatakan, penerapan kartu kredit pemerintah dalam pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Papua akan dimulai pada Juli 2019.

Dikatakan, tahun ini pencairan APBN menggunakan kartu kredit, jadi tidak lagi menggunakan sistem lama yakni APBN cair dari KPPN langsung ke rekening pihak ketiga atau bendahara.

Penggunaan kartu kredit pemerintah, kata Agung, untuk memberi kemudahan pencairan selain dari aspek keamanan terjamin, juga dalam rangka manajemen cash lantaran penerimaan pajak tidak setiap saat diterima oleh negara dengan baik sementara pengeluaran sudah direncanakan.

Menurut Agung, itu tidak bisa diplanning dengan baik apabila tidak memiliki cadangan kas yang cukup, sementara pajak yang disetor oleh wajib pajak tak tentu waktunya.

“Kita tidak bisa memaksa mereka untuk membayar pajak segera, maka harus jual Surat Utang Negara (SUN) untuk mendapatkan uang, “imbuh Agung, Selasa (12/2/2019).

Agung menambahkan, kartu kredit pemerintah sangat bermanfaat, jika sebelumnya pejabat harus membawa uang tunai dalam jumlah besar, lalu pertanggungjawabannya agak sulit, maka tahun ini cukup dengan satu kartu, bank yang menagih sesuai limit.

Penerapan kartu kredit pemerintah di Papua, kata Agung, akan dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Kamis lusa yang akan dihadiri oleh 30 kepala daerah di Papua.

Dalam rakor  tersebut akan dijelaskan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pencairan APBN agar masyarakat tidak salah menafsirkan penggunaannya dan tidak ada anggapan bahwa negara sedang sulit anggaran sehingga harus pinjam di bank.

Selain membahas kartu kredit pemerintah dalam rakor nanti, agenda lainnya, kata Agung, adalah membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa. (Zulkifli)

Dibaca 324 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.