Sidang Gugatan Pra Peradilan KNPB Masuk Pembacaan Replik | Pasific Pos.com

| 17 February, 2019 |

Aparat Kepolisian saat membubarkan markas sekretariat KNPB Mimika pada bulan Desember 2018 lalu. Aparat Kepolisian saat membubarkan markas sekretariat KNPB Mimika pada bulan Desember 2018 lalu.

Sidang Gugatan Pra Peradilan KNPB Masuk Pembacaan Replik

Headline Penulis  Senin, 11 Februari 2019 21:47 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

TIMIKA, Pengadilan Negeri Timika akan melanjutkan sidang gugatan Pra Peradilan KNPB yang diajukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada Kepolisian pada Selasa (12/2) hari ini dengan agenda pembacaan Replik (respon penggugat terhadap jawaban tergugat).

Gustaf Rudolf Kawer SH, MSI selaku Kuasa Hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Ham di Papua seusai sidang pembacaan permohonan gugatan, mengatakan bahwa pada sidang pembacaan permohonan Pra Peradilan yang intinya karena kesalahan prosedur, dimana penangkapan yang salah, penahan yang salah dan juga penyitaan yang salah.

"Itu terbaca dalam permohonan kami, dan dari termohon (pihak Kepolisian dalam hal ini dari Polda Papua) membantah itu, tapi bagi kami apa yang mereka bantah itu tidak subtansial karena fakta yang ada surat penangkapan baru diberikan sehari sesudha kejadian," ujarnya.

Oleh karena itu besok akan dilanjutkan dengan pembacaan replik bahwa dalil yang disampaikan oleh termohon atau pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua itu tidak menyentuh substansi yang sebenarnya.

"Jadi mereka akui kita punya dasar aturan yang kita pakai,"ungkapnya.

Dikatakan juga bahwa terkait untuk fakta yang diajukan itu ditolak, karena fakta yang didapatkan tanggal 29 Desember itu surat pemberitahuan yang ajukan untuk kegiatan ibadah, namun tanggal 31 Desember 2018 polisi membubarkan aksi ibadah mereka.

"Kemudian tanggal 5 Januari ada pemanggilan sebagai saksi dan tanggal itu juga diperiksa padahal dalam surat itu tertanggal 3 Januari dan itu adalah kesalahan pertama. Setelah diperiksa dipanggil lagi tanggal 7 Januari untuk diperiksa sebagai saksi tanpa surat dan tidak diperbolehkan pulang, nah kalau tidak diperbolehkan pulang seharusnya hari itu diterbitkan surat perintah penangkapan tapi ini tidak ada,"katanya.

Lanjutnya, setelah diperiksa sebagai saksi dan tidak diperbolehkan pulang, keesokan harinya diterbangkan ke Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan di Polda Papua. "Disana diperiksa sampai malam juga tidak diterbitkan surat, nanti tanggal 9 Januari jam 12.21 WIT itu baru surat diberikan. Jadi kita hitung-hitung surat penangkapan diberikan tanggal 7 Januari itu tidak ada, setelah itu seharusnya besoknya diterbitkan surat penahanan itu juga tidak ada, nanti satu setengah hari baru kedua surat perintah penangkapan dan penahanan dikasih. Disitulah yang kita lihat prosedurnya salah,"ungkapnya.

Kemudian terkait dengan barang atau benda yang disita menurutnya dalam KUHAP itu tidak dibenarkan penyitaan terhadap benda tidak bergerak,karena benda bergerak itu disita dalam kasus Perdata.

"Jadi tidak dibenarkan adanya sita barang yang tidak bergerak. Kalau kaitan dengan penyitaan terhadap barang-barang bergerak itu juga harus ada surat penyitaan, tapi ini sama sekali tidak ada dan tidak dibenarkan dalam proses penyitaan terhadap benda tidak bergerak, kalau di Perdata boleh,"ujarnya.

Menurutnya, kalau kasus ini agenda dalam KUHAP itu agenda pertama keterangan dari pemohon maka kita minta untuk dihadirkan. "Karena mereka masih ditahan dan saya pikir kalau polisi fer untuk pembuktian seharusnya dihadirkan supaya kita bisa pembuktian langsung," ucapnya.

Ditanggapi juga terkait dengan sanggahan termohon bahwa kegiatan ibadah hanya sebagai bungkus saja, namun dalam UU nomor 9 tahun 1998 kegiatan dalam demo maupun aksi pawai itu boleh dilakukan dengan pemberitahuan. Tapi khusus untuk ibadah tidak perlu ada surat pemberitahuan. "Tapi secara hormat mereka buat dan berikan kepada polisi, karena mereka taat kepada hukum tapi polisi menolak," ujarnya.

Sementara AKBP Darma Suwandito S. IK, Kasubdit Bankum Bidkum Polda Papua, selaku tim termohon menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu kelanjutan besok.

Terkait dengan sangkaan mengenai kegiatan ibadah sehingga sampai dilakukan penangkapan, menurutnya itu hanya sebagai bungkus saja tapi kegiatan sebetulnya mereka ingin melakukan makar dengan ingin memisahkan diri dari NKRI. "Yang mana di undang-undang itu sudah jelas dan dari bukti-bukti yang kita sita dari awal kegiatan itu kita sudah dapat semua lengkap dengan struktur organisasi yang ada,"ungkapnya.

Sedangkan terkait dengan penyitaan jantor  Sekretariat KNPB, sehingga diminta untuk ganti rugi. Menurutnya bahwa lokasi tersebut bukan milik mereka dan tidak berijin.

"Jelas-jelas organisasi ini dilarang dan di Kesbangpol pun sudah jelaskan seperti itu,"ujarnya.
 
Perlu diketahui sidang gugatan Pra Peradilan KNPB yang diajukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada Kepolisian pada Senin (11/2) dipimpin oleh Hakim tunggal Saiful Amam SH, MH, dengan dihadiri tim Kuasa Hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Ham di Papua yakni Gustaf Rudolf Kawer SH, MSI, Emanuel Gobay SH,  MH dan Apilus Menu Fandu SH. Dan tim termohon dari Kepolisian dalam hal ini Polda Papua antara lain AKBP Darma Suwandito S. IK, Kasubdit Bankum Bidkum Polda Papua. Kompol Agustinus SH. MH, Kaur Sunkum Subbid Sunluhkum Bidkum Polda Papua. AKP Wahyudi, Kaur Subbid Banhatkum Bidkum Polda Papua. Brigadir Adias Tamu Satria Okta P. s, Paur Rapkum Subdit Bankum Bidkum Polda Papua.

Dibaca 119 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX