Hanna Hikoyabi Perempuan Pertama yang Menjabat Sekda di Papua | Pasific Pos.com

| 21 April, 2019 |

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, saat melantik Dra. Hanna Salomina Hikoyabi S.Pd, M.KP, sebagai Sekda Kabupaten Jayapura dan melantik Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura Musa Yerisetou, S.PAK, di Aula Lantai  III Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/2/19) pagi Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si, saat melantik Dra. Hanna Salomina Hikoyabi S.Pd, M.KP, sebagai Sekda Kabupaten Jayapura dan melantik Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura Musa Yerisetou, S.PAK, di Aula Lantai III Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/2/19) pagi

Hanna Hikoyabi Perempuan Pertama yang Menjabat Sekda di Papua

Kabupaten Jayapura Penulis  Senin, 11 Februari 2019 21:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Dra. Hanna Salomina Hikoyabi, S.Pd, M.KP, akhirnya resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., di Aula Lantai III Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/2/19) pagi.

Hanna Salomina Hikoyabi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura ini menjadi Sekda perempuan asli Papua dari wilayah Tabi asal Kabupaten Jayapura pertama di Provinsi Papua.

Dalam acara pelantikan yang dihadiri Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro, pejabat Sekda Kabupaten Jayapura yang lama, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, para Asisten, unsur Forkompimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jayapura ini diawali dengan pembacaan Keputusan Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-04 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura.

Dalam sambutannya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., mengatakan, proses seleksi jabatan Sekda sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian.

“Ketentuan-ketentuan ini keluar setelah reformasi, sehingga dituntut proses-proses pemerintahan yang terbuka termasuk juga dalam proses seleksi. Oleh karena itu, jabatan-jabatan seperti JPT yang lain yang sudah kita saksikan, tetapi juga secara khusus untuk jabatan Sekda itu semua mengacu pada ketentuan yang ada,” ujarnya.

Lanjut Bupati Mathius, penentuan tim seleksi itu diatur juga dalam peraturan-peraturan tersebut, sehingga penentuan tim seleksi sudah diatur dari universitas, kemudian dari pemerintah provinsi dan juga dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Proses-proses ini, pemerintah daerah tidak bisa intervensi karena semua berjalan dalam pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Semua proses, baik itu penentuan tim seleksi maupun hasil sesuai dengan tahapan yang harus dilaporkan kepada KASN. Dan proses tersebut yang jalan dalam semua tahapan ini, terus yang terakhir harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari gubernur Provinsi Papua,” katanya.

Dalam proses seleksi Sekda ini, kata Bupati Mathius, berdasarkan pengakuan dari tim seleksi, bahwa para peserta seleksi ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Semua seleksi yang terjadi ini memiliki kapasitas dan kualitas yang rata-rata sama.

“Nah, biasanya kalau rata-rata sama itu sulit untuk menentukan dan itulah kesan dari tim seleksi. Dari semua yang ada, hadir perempuan yang satu dalam proses yang terjadi ini,"jelasnya.

Disitulah kata Mathius, ada kelebihan tertentu dari peserta yang ada bahwa ada seorang wanita (perempuan) Papua dan dari situlah tim memberikan rekomendasi atau pertimbangan untuk hal itu.

“Dalam masa reformasi, proses ini mungkin di Papua seketika kita melakukan seleksi terbuka itu masuk dalam suasana yang baru khsusu untuk jabatan Sekda. Tetapi, juga hal yang baru lagi bahwa dalam jabatan Sekda di Papua ini mungkin yang pertama kali seorang perempuan menduduki jabatan Sekda dan itu berarti perempuan bisa,” kata Mathius.

“Ini adalah satu terobosan-terobosan baru untuk bagaimana kita memberikan ruang yang terbuka untuk setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi, siapapun dia yang sesuai dengan ketentuan dan juga posisi yang ada,” sambungnya.

Selain itu, Bupati Mathius mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Sekda Hanna Hikoyabi. Diantaranya, memang masih ada penilaian dari Ombudsman bahwa ada beberapa bagian dalam pemerintahan ini yang perlu dibenahi dan kepada ibu Sekda harus kerja keras untuk ruang publik bisa lebih prima.

“Kemudian keterbukaan informasi, kecerdikan laporan kepada publik serta kepada pihak-pihak yang kita ajak kerjasama dengan siapapun dan juga percepatan-percepatan pelayanan. Oleh karena itu, penilaian-penilaian dari berbagai pihak ini akan menjadi catatan-catatan penting untuk meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh bapak Sekda yang lama dan ini bisa ditingkatkan diatas prestasi-prestasi yang sudah dicapai,” imbuhnya.

Selain Hanna Hikoyabi dilantik sebagai Sekda Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura juga melantik Musa Yerisetou, S.PAK, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura.

Dibaca 222 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.