Tuntut Hak Ulayat, Pokja Adat MRP Turun ke Lokasi Persoalan Tanah | Pasific Pos.com

| 25 June, 2019 |

Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, SH Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, SH

Tuntut Hak Ulayat, Pokja Adat MRP Turun ke Lokasi Persoalan Tanah

Kota Jayapura Penulis  Senin, 11 Februari 2019 12:30 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

    Jayapura,- Sesuai dengan pengaduan masyarakat adat suku Eha atas kepemilikan hak ulayat tanah adat di kompleks Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Padang Bulan, Kel. Hedam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (Pokja Adat MRP) turun untuk melihat langsung dimana lokasi persoalan tanah adat milik masyarakat suku Eha tersebut, Jumat (8/2/2019).

    Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, SH usai melakukan pengamatan bersama seluruh anggota Pokja Adat MRP kepada wartawan mengatakan, berdasarkan pengaduan masyarakat Pokja Adat MRP berinisiatif turun ke lakosi persoalan kepemilikan hak ulayat tanah adat masyarakat suku Eha. Terang Ketua Pokja Adat MRP.

Sebelumnya masyarakat suku Eha mendatangi Kantor MRP dan menceritakan kepada Pokja Adat MRP bahwa keberadaan  bangunan, baik semua bangunan di komplkes Poltekkes Kemenkes Jayapura termasuk perumahan dosen dan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Padang Bulan hingga sekarang belum ada penyelesaian persoalan ganti rugi tanah adat terhadap masyarakat pemilik hak ulayat.

    Ketua Pokja Adat MRP mengatakan, “sesuai pembicaraan masyarakat terhadap Pokja Adat MRP bahwa kompleks Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Padang Bulan, berada diatas tanah adat milik suku Eha/Itawakhu dan belum pernah ada ganti rugi atas kepemilikan hak ulayat sehingga Pokja Adat MRP sepakat untuk turun langsung melakukan pengamatan di lokasi persoalan tanah dan hari ini kita turun melakukan pengamatan di kompleks ini,” ujar Demas Tokoro.

    Dikatakan, Pokja Adat MRP akan terus perjuangkan sampai ganti rugi tanahnya dibayarkan kepada pemilik hak ulayat suku Eha. Untuk itu, dalam waktu dekat MRP akan mengundang kedua bela pihak antara Poltekkes Kemenkes Jayapura maupun Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Tua-tua Adat di Kampung Ayapo dan bahkan Ifar Besar untuk duduk bersama guna menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik terkait penyelesaikan pembayaran ganti rugi hak ulayat tanah adat milik masyarakat suku Eha.

"Jadi saya berharap pada pertemuan tersebut nanti pimpinan Poltekkes Kemenkes Jayapura dan pimpinan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua hadir untuk kita sama-sama mendengarkan sejarah dan pengakuan sebagai tanah adat milik suku Eha dari Tua-tua Adat. Dan selanjutnya nanti MRP akan membuat suatu keputusan kultural kepada pihak Poltekkes dan Bapelkes untuk kapan bisa dilakukan  pembayaran ganti rugi tanah, supaya masyarakat pemilik tanah bisa tenang atas persoalan tanah ini".

Pokja Adat MRP harap, pihak Poltekkes Kemenkes Jayapura dan Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Papua dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah dalam tahun ini juga, supaya masyarakat jangan lagi berada dalam persoalan tanah ini. Karena kalau tidak, akibatnya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan masyarakat antara suku dan suku atau klan dengan klan.

    Oleh karena itu, MRP hadir untuk menyelesaikan persoalan ini. "sekarang kita datang untuk melihat tanah mana yang termasuk Itawakhu dan Rewali Afulu namun ternyata benar, semua bangunan yang ada di Poltekkes dan Bapelkes berada di atas tanah Itawakhu suku Eha, Ayapo. Perlu saya menggarisbawahi bahwa, kehadiran Pokja Adat MRP dalam persoalan ini sudah sesuai agenda besar yang telah menjadi isu yakni Penyelamatan Tanah dan Manusia Papua dari Tanah Papua. Jadi persoalan tanah ini harus diselesaikan sebaik mungkin, ini harapan kami,” terang Ketua Pokja Adat MRP. (Hendry Holago)

Dibaca 180 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX