Dewan Adat Dan LMA Sarmi Sepakat Kawal Afirmasi Untuk Orang Asli Sarmi | Pasific Pos.com

| 20 June, 2019 |

foto bersama Bupati, MRP, Dewan Adat Sarmi dan LMA Sarmi akhir pekan lalu. foto bersama Bupati, MRP, Dewan Adat Sarmi dan LMA Sarmi akhir pekan lalu.

Dewan Adat Dan LMA Sarmi Sepakat Kawal Afirmasi Untuk Orang Asli Sarmi

Lintas Daerah Penulis  Senin, 11 Februari 2019 12:23 0
Beri rating artikel ini
(2 voting)

Jayapura,-  Bersamaan dengan kehadiran angota MRP Papua Pokja Adat Wilayah Sarmi Mamberamo Yang Mulia Yakonis Wabrar di Sarmi, memberi angin segar bagi Ketua Dewan Adat Sarmi Yohan Yaas dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Sarmi Saukoray, pada acara pertemuan Majelis Rakyat Papua dan masyarakat Adat anak asli Sarmi, akhir pekan kemarin.

Nico Dimo anak asli Sarmi yang juga salah satu pengamat Olahraga dan Politik asal Kota Ombak itu mengatakan, dari pertemuan MRP, LMA dan Dewan Adat Sarmi, menghasilkan berbagai rekomendasi, tentang langkah baru yang akan di petisikan dalam sebuah Surat Keputusan Lembaga Adat baik Dewan Adat Sarmi maupun LMA Sarmi dan akan di serahkan kepada Bupati Sarmi.

Pertemuan yang juga turut di hadiri Bupati Sarmi Drs. Eduard Fonataba, MM berlangsung cukup alot dan penuh dengan suara-suara mayoritas anak negeri deburan kota ombak Sarmi, pada intinya menyuarakan suara kongrit hak kesulungan anak negri Sarmi harus dikembali 70% bagi anak Asli Sarmi dan 30% bagi mereka yang karena orang tua mereka lama bertugas mengabdi di Sarmi saat masih menjadi Distrik hingga kini menjadi kabupaten adalah bagian dari anak Sarmi  yang lasim di sebut Labesa ( Lahir Besar Sarmi ).

"Kita berharap lewat afirmasi ection, kita anak asli Sarmi bersama sepakat, rekomendasi yang di godok tim kerja dan di tanda tangani oleh Ketua Dewan adat dan Ketua Lembaga Dewan Adat Sarmi, maka bersama Rakyat dan juga Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua dalam nuansa adat akan di antar dan di serahkan kepada bupati kabupaten Sarmi sebagai acuan dan garis kebijakan pembangunan pemerintahan di kab. Sarmi," ujarnya.
        
Gambaran jelas terpartik dari anak adat asli Sarmi yang menyuarakan harus ada perubahan, Soal Pendidikan, sumber daya manusia anak Sarmi adalah magnet utama dari pembangunan dan kehadiran kabupaten Sarmi, karena itu faktor pendidikan harus mendapat prioritas utama, anak Sarmi harus bisa setiap tahun di programkan untuk di kirim sekolah di luar Papua juga luar Indonesia, bahkan tugas belajarpun untuk anak Sarmi porsinya perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan pelaksanan pemilihan anggota Legeslatif bagi DPRD Kabupaten Sarmi dan DPRP Propinsi Papua. Rapat Dewan Adat dan LMA Sarmi bersama anak asli Sarmi dan para ondoafi inipun sepakat untuk kedewanan dari tiga wilayah pemilihan Sarmi, Pantai Timur Bonggo dan Pantai Barat Apawer masing-masing harus mengakomodir masing-masing dari tiga wilayah ini harus diduduki 5 anak asli Sarmi dan kursi lebih yang tersisa 5 kursi di duduki oleh anak Sarmi yang lahir besar sekolah di sarmi karena orang tua mereka sebagai perintis pembangunan Sarmi, artinya pemilihan anggota dewan Kabupaten Sarmi harus di isi dan ditempati dengan perincian dari 20, Kursi di DPRD Sarmi jumlah 15 kursi untuk anak asli Sarmi, dan 5 kursi lebih untuk anak Sarmi yang lahir besar sekolah di Sarmi.

"Kami tidak ingin hak sebagai anak sulung harus terabaikan, kami ingin menjadi tuan di negri kami sendiri, kami ingin saudara-saudara memahami bahwa anak Sarmi punya komitmen membawa Sarmi  tetap dalam bingkai NKRI. Negara harus mengakui bahwa Anak Adat Asli Sarmi adalah juga bagian dari NKRI. Karena itu negara harus mampu melindungi dan memberi ruang seluasnya bagi kami anak adat asli Sarmi untuk menjadi tuan di kabupaten ini," jelasnya.

 Ruang itu ada pada undang-undang otonomi khusus, dari ke empat Provinsi yang memiliki kekhususan yaitu. Jakarta, Jogyakarta, Aceh dan Papua. Jakarta sudah menelorkan kebijakan yang berpihak pada kekhususan itu yang itu walikota ditunjuk oleh Gubernur Terpilih. Jogyakarta kultur budaya menjadi kekuatan Gubernur ditetapkan dari keluarga keraton. Aceh dengan Saria Islam kita Papua juga harus mendeklarasi aturan khusus untuk memagari hak hidup, hak berpendapat, dan hak berkarya, karena itu jika adat dan rakyat berkumpul hak bicara dan hak berexpresi harus didengar karena Papua adalah bagian dari NKRI.

 Jika hari ini anak Sarmi berbicara tentang Sarmi, tentu itu karena undang-undang 21 tentang otonomi khusus membuka ruang itu. Jadi jika hari ini rakyat dan lembaga adat serta ondoafi selurus Sarmi duduk bicara bersama rakyat Sarmi dengan mengeluarkan petisi anak asli Sarmi, maka negara harus  mengamankan, karena rakyat di kabupaten Sarmi ada dalam bingkai NKRI.

Dibaca 315 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.