Empat OPD di Lingkungan Pemprov Belum Menindaklanjuti Temuan BPK | Pasific Pos.com

| 20 April, 2019 |

Empat OPD di Lingkungan Pemprov Belum Menindaklanjuti Temuan BPK

Papua Barat Penulis  Senin, 11 Februari 2019 12:16 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Sebanyak 4 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat belum menyelesaikan temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018 hingga batas akhir, Jumat (8/2).

Keempat OPD yang belum menindaklanjuti temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, yaitu: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Biro Humas dan Protokoler.

Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dari tim pemantau di lapangan, ternyata dari 16 OPD yang terdapat temuan, 12 OPD sudah mengembalikan temuan tersebut, sedangkan 4 OPD lagi belum menindaklanjuti temuan tersebut.

“Hari ini (kemarin), kalau keempat OPD tidak bisa mempertanggungjawabkan temuan itu, terpaksa Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) akan melakukan sidang,” kata Sugiyono kepada para wartawan usai apel di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (8/2).

Diungkapkannya, anggaran yang belum dipertanggungjawabkan keempat OPD ini, nilainya tidak sampai Rp. 1 miliar. Lanjut Sugiyono, BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan briefing tentang pemeriksaan pendahuluan.

Selanjutnya, ia mengatakan, diperkirakan Maret atau April 2019, BPK akan turun lagi untuk melakukan pemeriksaan secara terperinci. Sugiyono menambahkan, Inspektorat akan terus melakukan pemeriksaan dan hal lain agar tidak ada temuan terlalu besar guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tim kami sudah melakukan pemeriksaan program fisik di lapangan untuk menjalankan kepatuhan tadi. Kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran di sana, mungkin dari anggaran sudah direalisasikan 100 persen, tapi fisiknya baru 80 persen, kita akan lihat dan kita selalu melakukan pantauan terus-menerus dan kalau hal itu terjadi, kita akan memangil yang bersangkutan,” tandas Sugiyono.

Namun, ia mengatakan, sejauh ini tim yang melakukan pemantauan program fisik di lapangan belum melaporkan hasil pemantauannya, karena mereka baru turun ke lapangan.

Ditanya tentang mekanisme pemantauan, terang Sugiyono, pihaknya melakukan pemantauan dengan sistem berbasis resiko.

“OPD mana yang mengelola anggaran besar akan dikejar, demikian juga kegiatan yang anggarannya besar dan resikonya besar, akan dipantau untuk dilakukan pemeriksaan,” pungkas Kepala Inspektorat. [FSM-R1]

Dibaca 286 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.