Dinas Pendidikan Papua Barat Adakan Sosialisasi Pos UN dan USBN untuk MKKS | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

Dinas Pendidikan Papua Barat Adakan Sosialisasi Pos UN dan USBN untuk MKKS

Papua Barat Penulis  Senin, 11 Februari 2019 12:14 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat mengadakan sosialisasi Pos Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2018-2019 untuk Ketua Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA-SMK se-Provinsi Papua Barat, Jumat (8/2).

Kabid Pembinaan Ketenagaan Kependidikan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Sudjanti Kamat mengatakan, melalui kegiatan sosialisasi ini, pihaknya menginginkan supaya informasi teknis pelaksanaan UN dan USBN bisa sampai ke kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Papua Barat.

“Tugas dari para peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi dapat melanjutkan hal-hal penting yang disampaikan ke kepala-kepala SMA-SMK yang ada di kabupaten dan kota, sehingga mereka bisa melakukan persiapan,” kata Sudjanti Kamat kepada Tabura Pos di salah satu hotel di Manokwari, kemarin.

Persiapan yang wajib diperhatikan, kata dia, yakni membuat mekanisme atau pedoman tahapan pelaksanaan UN, USBN, dan UNBK terhadap sekolah yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Untuk mendorong kesuksesan tahapan pelaksanaan UN, USBN, dan UNBK, pihaknya akan menyurati instansi terkait, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di tingkat kabupaten dan kota guna memfasilitasi akses jaringan intenet secara memadai di SMA dan SMK.

Lanjut dia, khusus untuk UNBK tahun ini akan diikuti 35 SMK dan 60 SMA, dimana jumlah itu meningkat dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Kami berharap pelaksanaan UN, USBN, dan UNBK di tahun 2019 ini lebih baik dari tahun sebelumnya dan tahun 2020 nanti akan lebih banyak sekolah yang mengikuti UNBK,” harap dia.

Namun, ia mengaku, untuk meningkatkan kualiatas pendidikan di tingkat SMA dan SMK, tentu membutuhkan tanggung jawab semua pihak, baik Pemprov dan Pemkab, termasuk Telkom dan PLN.

Sementara itu, Asisten Pratama Bidang Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, Yunus Kaipman mengatakan, dalam mewujudkan kesuksesan UN, USBN, dan UNBK yang bersih tanpa pelanggaran, hal yang perlu diperhatikan yakni pelaksanaan sosialisasi secara merata.

Dikatakannya, melalui sosialisasi, setiap MKKS yang terlibat harus mampu memberi solusi terhadap setiap potensi persoalan dan kekurangan yang terjadi di SMA dan SMK terkait pelaksanaan UN, USBN, dan UNBK.

“Sangat riskan jika MKKS sendiri tidak mengetahui persoalan dan kekurangan yang dihadapi SMA dan SMK, karena tentu jika hal ini tidak diatasi dengan baik bisa menimbulkan persoalan baru,” tandas Kaipman.

Ia menyebutkan, jika ditemukan ada potensi persoalan dan kekurangan di SMA atau SMK, maka MKKS harus bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat supaya persoalan itu bisa segera dicarikan solusinya dengan kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur untuk mencegah dampak buruk yang bisa terjadi di kemudian hari.

“Yang paling utama dari semua itu, setiap ASN yang berada di satuan pendidikan harus paham tentang SOP, sehingga tidak mencoba mencari-cari kekurangan yang berpotensi menimbulkan kekurangan,” tukas Kaipman. [BOM-R1]

Dibaca 441 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.