Tim Dinas PUPR Sedang ‘Pantau’ Pekerjaan Paket Proyek Penunjukkan Langsung 2018 | Pasific Pos.com

| 17 February, 2019 |

Tim Dinas PUPR Sedang ‘Pantau’ Pekerjaan Paket Proyek Penunjukkan Langsung 2018

Papua Barat Penulis  Senin, 11 Februari 2019 12:13 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Tim Pemantau dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Barat sedang memantau hasil pekerjaan paket proyek penunjukkan langsung terhadap para pengusaha asli Papua pada Tahun Anggaran 2018.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat, Gerson Saflembolo menyebutkan, ada 100 pengusaha asli Papua yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, tetapi mereka terlambat memasukkan tagihan.

Dengan demikian, kata dia, hak-hak para pengusaha asli Papua yang sudah menyelesaikan pekerjaannya akan diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L), dimana anggarannya tinggal dibayarkan saja.

Namun, tegas Saflembolo, sebelum Dinas PUPR menyerahkan data ke BPKAD Provinsi Papua Barat, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi dan memantau hasil pekerjaan di lapangan.

“Kalau verifikasi dan pemantauan di lapangan sudah selesai, maka berdasarkan hasil itulah baru hak-hak pengusaha asli Papua dibayarkan. Paket proyek penunjukkan langsung terlalu banyak, sehingga kita harus turun cek dulu, kalau benar-benar pekerjaan itu sudah diselesaikan, barulah kita bayar,” kata Saflembolo kepada Tabura Pos di Pulau Mansinam, Manokwari, belum lama ini.

Dirinya berharap hasil verifikasi dan pemantauan bisa secepatnya diselesaikan, sehingga hak-hak para pengusaha asli Papua bisa direalisasikan pada bulan ini atau Maret 2019 mendatang.

Secara terpisah, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono menjelaskan, teknis pembayaran hak-hak pengusaha asli Papua, ada 2 hal, pertama melalui DPA-L, karena itu silva, sehingga prosesnya bisa dibayarkan pada APBD Perubahan.

“Mudah-mudahan di Perubahan di tahun ini dapat dipercepat, sehingga Juli sudah harus masuk pada APBD Perubahan agar hak-hak mereka dapat diselesaikan,” kata Sugiyono kepada para wartawan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (8/2).

Namun, ia menegaskan, sebelum hak-hal itu dibayarkan, maka pihaknya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di lapangan untuk melihat kondisi pekerjaan yang sebenarnya berdasarkan data dari BPKAD. “Kalau ada yang tidak sesuai, kita akan kejar untuk dipertanggungjawabkan,” tandas Kepala Inspektorat. [FSM-R1]

Dibaca 209 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.