Tahun Ini, PKH Mengalami Peningkatan Kualitas | Pasific Pos.com

| 17 February, 2019 |

Tahun Ini, PKH Mengalami Peningkatan Kualitas

Papua Barat Penulis  Senin, 11 Februari 2019 12:09 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Manokwari tahun 2019, mengalami peningkatan kualitas. Artinya, setiap komponen dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dibayarkan dengan maksimal empat komponen dalam setiap KPM.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhammad Manshur menjelaskan, sejak 2016 hingga 2018, jumlah KPM di Kabupaten Manokwari terus mengalami peningkatan. Pada 2016, jumlah KPM bertambah menjadi 6.592 KPM.

“Dari data yang sudah masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), kita verifikasi dan validasi di tahun 2017-2018 yakni di akhir 2017 sampai terakhir ini, sekarang tercatat sebanyak 9.861 KPM. Tapi di 2019, ada peningkatan kualitas,” ujar Manshur kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (8/2).

Peningkatan kualitas itu, kata dia, yakni setiap komponen dalam KPM akan menerima bantuan. Komponen-komponen itu antara lain untuk pelajar SD mendapat bantuan sebanyak Rp.900 ribu, pelajar SMP sebesar Rp. 1,5 juta, SMA sebesar Rp. 2 juta.

Dengan demikian, kata Manshur, jika di dalam  keluarga ada pelajar SD-SMA, maka bantuan yang diterima bisa lebih dari Rp. 5 juta.

“Maksimal komponen hanya empat komponen. Misalnya, ada lansia itu besarannya 2,4 juta, kalau sudah ada lansia, anak SD-SMA, maka sudah menjadi empat komponen. Dengan demikian, jika ada ibu hamil juga, maka tidak dibayarkan. Kalau ibu hamilnya  dibayarkan, maka salah satu komponen itu, misalnya lansia atau SD tidak. Jadi maksimal empat komponen,” jelas Manshur.

Manshur menjelaskan, hal itu sudah disampaikan dalam rapat terkait pelaksanaan PKH di Bandung beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, dia mengharapkan agar dalam penyaluran tahun ini, sudah langsung sesuai dengan komponen yang disampaikan tersebut.

“Untuk tahap pertama diusahakan sebelum April ini sudah harus tersalur. Makanya, saya juga sampaikan di bagian data supaya data itu betul-betul divalidkan. Jangan sampai nanti KPM itu rugi. Katakanlah anaknya sudah SMA, masih terdata SMP. Kan jadi berkurang 500 ribu,” ungkapnya.

Manshur mengemukakan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Manokwari masih di angka 24 persen. Oleh karena itu, melalui program PKH diharapkan angka kemiskinan itu berkurang atau mengalami penurunan.

“Secara nasional, tingkat kemiskinan sudah mencapai 9,8 persen. Bagaimana di tahun depan bisa turun lagi, terutama Papua Barat yang 23 persen dan Manokwari yang masih 24 persen di tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini menurun,” ujarnya.

Bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu, kata Manshur, diberikan sesuai dengan data dalam Basis Data Terpadu (BDT), sehingga selain PKH ada juga program bantuan beras sejahtera (Rastra) dengan tujuan untuk membantu keluarga kurang mampu supaya bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya, sebab beras merupakan kebutuhan dasar.

Ke depan, tambah Manshur, untuk bantuan beras diberikan dalam bentuk dana yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Oleh karena itu, pihaknya mempersiapkan data-data tersebut secara akurat.

Dia juga mengharapkan agar KPM yang lima tahun berturut-turut menerima bantuan sosial berubah kehidupan dan cara pandangnya. Artinya, jika kehidupan KPM sudah menjadi lebih baik, misalnya ada anggota keluarga sudah menjadi pegawai atau memiliki pekerjaan dengan hasil yang lebih baik, maka melapor ke Dinas Sosial atau melalui pendamping PKH agar bantuannya dialihkan ke keluarga lain yang membutuhkan.

“Karena itu, dari pusat mengharapkan setahun didata minimal dua kali. Jadi di periode bulan Mei dan November, itu diverifikasi dan validasi data supaya memperoleh data yang murni. Yang memang betul mereka layak diberikan bantuan. Kalau yang sudah meningkat kehidupannya, mampu ekonomnya, harus di-close, dikeluarkan untuk digantikan dengan penerima yang lain,” bebernya.

Manshur menambahkan, mulai tahun ini pihaknya bekerja sama dengan kepolisian untuk membentuk Satgas Pengamanan Bantuan Sosial, dengan maksud an tujuan agar bantuan sosial yang disalurkan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. [BNB-R4]

Dibaca 214 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.