Ketua Komisi A DPR Papua Barat Tanggapi Gugatan Jangkar Terhadap Proses KIP | Pasific Pos.com

| 24 October, 2019 |

Ketua Komisi A DPR Papua Barat Tanggapi Gugatan Jangkar Terhadap Proses KIP

Papua Barat Penulis  Senin, 04 Februari 2019 22:03 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Ketua Komisi A DPR Papua Barat, Yan A. Yoteni, menilai proses penetapan 5 anggota Komisioner Informasi Provinsi (KIP) Papua Barat, dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan sudah selesai.

Menurutnya, sudah tidak ada lagi masalah mengenai KIP, karena sesuai pandangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dalam hal Gubernur Papua Barat dan DPR Papua Barat, KIP sudah selesai, dan tinggal menunggu pelantikan saja.
"Terkait komisi informasi publik, dipandangan pemerintah, Gubernur dan DPR Papua Barat, sudah selesai," kata Yoteni saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di kantor DPR Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Terkait gugatan yang dilayangkan Jaringan Advokasi dan Kebijakan Anggaran (Jangkar) Papua Barat, Yoteni menjelaskan, sah-sah saja, namun fit and propert test anggota KIP, dilaksanakan pada 5-6 Desember 2018, dan sudah langsung disertai hasilnya saat itu juga, sedangkan panggilan untuk mengikuti sidang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, yang diterima tertanggal 12 Desember 2018.

Yoteni mengutarakan, di samping pelaksanaan fit and propert test yang diselesaikan sebelum ada surat pemanggilan dari PN Manokwari, penggunaan anggarannya pun juga tidak bermasalah, sebab pengggunaan anggaran untuk fit and propert test yang termuat dalam APBD 2018 digunakan sebelum tahun 2018 berakhir.

"Anggaran untuk melaksanakan fit and propert test ada dalam APBD 2018, dan baru akan berakhir tanggal 31 Desember, sedangkan fit and propert test, sudah selesai di tanggal 5-6 Desember. Secara peraturan sudah selesai dan tidak ada yang salah," ungkap Yoteni.

Yoteni mengaku, memang diwaktu lalu, para calon anggota menunggu lama pelaksanaan fit and propert test, namun bukan karena disengaja, akan tetapi pihaknya menunggu penyesuaian regulasi, karena disaat itu ada ketidakjelasan apakah KIP ditanggung APBN atau APBD Papua Barat.
"Namun, semua sudah dilaksanakan sesuai mekanisme dan semuanya sudah selesai," imbuh Yoteni.

Ditanya terkait 5 panggilan dari PN Manokwari, sehingga Komisi A dikatakan mangkir mengikuti sidang, Yoteni mengaku, tidak mengatahui sampai ada lima panggilan.

"Panggilan untuk sidang tanggal 12 Desember dan saya baru tahu itu. Yang bisa saya sikapi adalah semuanya sudah selesai. Masyarakat tidak perlu lagi bertanya-tanya dan untuk teman-teman yang sementara menggugat, informasi ini sudah sangat clear dan sudah selesai," jelas Yoteni.

Ketua Fraksi Otsus menambahkan, siap bila dirinya diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai mekanisme fit and propert test KIP.

"10 orang yang katanya menggugat itu, semuanya yang ikut fit and propert test dan sudah ada hasilnya 5 orang. Jadi, saya rasa sudah selesai," tandas Yoteni seraya berharap Pemprov Papua Barat dapat segera melantik kelima anggota KIP Papua Barat. [SDR-R1]

Dibaca 313 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX