Dampak Migrasi ke Manokwari, Semua Elemen Bertanggung Jawab Mencari Solusi | Pasific Pos.com

| 20 June, 2019 |

Dampak Migrasi ke Manokwari, Semua Elemen Bertanggung Jawab Mencari Solusi

Papua Barat Penulis  Jumat, 01 Februari 2019 11:12 0
Beri rating artikel ini
(1 Voting)

Manokwari, TP – Sejak Manokwari berstatus sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, banyak kemajuan dan perubahan di berbagai bidang pembangunan. Salah satunya mobilisasi orang yang terus berdatangan ke Tanah Arfak ini.

Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan melalui Asisten III Sekda Kabupaten Manokwari, Marsiyanah Djalimun mengatakan, migrasi orang ke Manokwari menghadirkan dampak positif seperti pemerataan penyebaran penduduk, meningkatnya kesejahteraan ekonomi, mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi kepadatan penduduk di salah satu wilayah.

Akan tetapi, menurut dia yang menjadi perhatian bersama adalah dampak negatif yang ditimbulkan seperti berkurangnya tenaga kerja produktif di daerah yang ditinggalkan, berkurangnya jumlah golongan berpendidikan di kampung, terbentuknya daerah-daerah kumuh di kota, berkurangnya tenaga penggarap lahan pertanian di kampung.

Selain itu, terjadinya konflik antara penduduk asli dengan penduduk pindahan, sengketa tanah di antara kedua pihak, serta bisa saja tercampur budaya penduduk asli dengan penduduk pindahan atau bisa saja budaya penduduk pindahan hilang karena menganut budaya penduduk asli.

“Hal tersebut  tidak dapat dihindari, tetapi secara bersama-sama kita bertanggung jawab untuk mencari solusi dan langkah konkret, salah satunya dengan kegiatan yang dilaksanakan ini,” ujarnya dalam Kajian Tingkat Migrasi Orang ke Manokwari dan Dampaknya terhadap Pembangunan di Kabupaten Manokwari yang

digagas oleh Forum Generasi Muda Gereja Kristen Injili (FGM GKI) Klasis Manokwari di Gereja Petrus Amban, Kamis (31/1).

Dia berharap, FGM sebagai organisasi kepemudaan, GKI sebagai mitra pemmerintah daerah dan gereja terus memainkan perannya memberikan penguatan dan kontribusi ide dan konsep kepada GKI di Tanah Papua dan pemerintah.

Selain itu, menjadi contoh bagi organisasi kepemudaan lain agar tidak berpangku tangan dan berdiam diri. Sebaliknya, bisa bersama-sama merespon berbagai persoalan sosial kemasyarakatan untuk membangun Kabupaten Manokwari demi terwujudnya masyarakat Manokwari yang berbudaya, maju, mandiri, aman, damai, dan sejahtera.

“Saya berharap FGM  GKI Kabupaten Manokwari terus berkarya demi kemuliaan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama, gereja serta bangsa dan negara dengan terus mengobarkan semangat melayani dengan penuh kasih di tengah arus globalisasi dengan kemajuan ilmu dan pengatahuan dan teknologi yang berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat serta menjadi filter dan pembaharuan kepada generasi muda, khususnya generasi muda Kristen di Tanah Papua,” tukasnya.

Sekretaris Klasis GKI Manokwari, Pendeta F. Marlissa mengapresiasi FGM GKI Manokwari yang telah melaksanakan kegiatan itu. Sebagai organisasi pemuda gereja sudah bisa memasuki ranah yang sulit dimasuki oleh PAM GKI.

FGM, katanya, menyumbang kepekaaan dan kemampuan, mengkaji dan menganalisa guna memberikan kontribusi yang mendorong potensi gereja untuk memberikan solusi di berbagai situasi, bahkan mempersiapkan kader untuk berkiprah di setiap dimensi kehidupan.

Terkait migrasi penduduk, dampaknya kini muncul dalam berbagai keadaan dan situasi yang tidak stabil di berbagai bidang. Oleh karena itu, dia mengharapkan hal itu menjadi perhatian serius dan akan menjadi kajian penting dalam kegiatan tersebut dengan tetap mengedepankan eksistensi Tanah Papua sebagai zona Injil.

Gereja, lanjutnya, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam menyikapi persoalan tersebut. Oleh karena itu, GKI Tanah Papua menaruh harapan terhadap suksesnya kegiatan itu.

“Apa yang dilakukan FGM akan mendapat perhatian gereja dan dukungan dari Sinode dan juga Klasis GKI Manokwari, dan ini langkah awal yang cukup baik untuk dapat menopang kehadiran dan kiprah FGM dalam menyikapi berbagai situasi yang ada,” tukasnya.

Ketua FGM GKI Klasis Manokwari, Sepus Fatem mengatakan, pihaknya mendorong kajian itu bekerja sama dengan Universitas Papua (Unipa), dengan harapan ada kebijakan pemerintah daerah soal masalah sosial itu.

“Misalnya, migrasi berapa orang masuk ke Manokwari, perlu tidaknya kebijakan menyikapi migrasi itu,” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong diadakannya semiloka dan setelah itu ada sekitar 3-4 bulan bagi Unipa untuk melakukan kajian sehingga bulan Mei nanti hasil kajian sudah bisa digunakan untuk dibahas dalam semiloka.

Ia berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan pikiran bersama, sehingga ketika hasil kajian itu disampaikan, ada satu pikiran bersama untuk menyikapi masalah sosial itu. [BNB-R3]

Dibaca 245 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.