Anggota DPR Papua Barat Resah dengan Pergub Nomor 24/2018 | Pasific Pos.com

| 19 June, 2019 |

Anggota DPR Papua Barat Resah dengan Pergub Nomor 24/2018

Papua Barat Penulis  Kamis, 31 Januari 2019 10:04 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Anggota DPR Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas mengeluhkan tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Anggota dan Pimpinan DPR Papua Barat.

Diungkapkannya, anggaran perjalanan dinas untuk anggota dan pimpinan dewan, dalam Pergub tersebut, mengalami pemangkasan.

“Perbandingan antara Pergub yang lalu dan yang baru, khusus untuk perjalanan dinas dewan sangat menyedihkan,” kata Rahaningmas kepada para wartawan di Kantor DPR Papua Barat, Rabu (30/1).

Dikatakan Rahaningmas, berdasarkan Pergub yang baru, perjalanan Gubernur, uang hariannya sebesar Rp. 8 juta mengalami penurunan sebesar Rp. 1 juta dari Rp. 9 juta, sedangkan Wakil Gubernur dari Rp. 8 juta menurun menjadi Rp. 7 juta.

Lanjut dia, untuk biaya hotel juga terjadi penurunan, dimana Gubernur sekarang sebesar Rp. 3 juta dan Wakil Gubernur menjadi Rp. 2,8 juta. Sementara pimpinan dewan, kata dia, uang lunsum dari Rp. 2,7 juta menurun menjadi Rp. 2,5 juta sedangkan anggota dewan dari Rp. 2,5 juta menjadi Rp. 2 juta.

“Kalau kita perjalanan ke Jakarta, diberikan lunsum 3 hari tanpa hotel. Kalau kita bayar hotel tinggal Rp. 1 juta, apakah Rp. 1 juta bisa dipakai makan seorang anggota dewan, belum lagi transportasi dan lain-lain,” katanya.

Dirinya menyadari, Pergub merupakan kewenangan seorang Gubernur, tetapi harus melihat antara eksekutif dan legislatif, jangan terlalu ada perbedaan, ibarat bumi dan langit.

Diakuinya, yang lalu pihaknya sudah menyoroti posisi perjalanan, karena perbedaannya sangat jauh dan sangat menyusahkan anggota dewan. Oleh sebab itu, Rahaningmas berharap Pergub ditinjau lagi, karena sangat meresahkan para wakil rakyat.

“Kita ada konstituen di luar. Begitu dengar kita datang, pasti mereka berharap. Oleh sebab itu, saya berharap Gubernur dan Wakil Gubernur bisa meninjau kembali Pergub tersebut,” pinta Rahaningmas. [SDR-R1]

Dibaca 241 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX