Kabupaten dan Kota Diingatkan Segera Sampaikan LPPD | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa

Kabupaten dan Kota Diingatkan Segera Sampaikan LPPD

Info Papua Penulis  Senin, 21 Januari 2019 22:02 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Bupati dan Walikota se Provinsi Papua diingatkan untuk segera menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018, untuk selanjutnya disampaikan kepada kementerian terkait di Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, Senin, (21/1/20198).

Dikatakan, pentingnya penyampaian LPPD tepat waktu, karena sebagai rapor dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena beberapa tahun terakhir provinsi Papua berada di urutan paling bawah.

“LPPD itu kan rapor penyelenggaraan pemerintahan daerah. Papua ini dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan kita paling terakhir. Tapi memang ini juga bukan murni salah pemerintah provinsi. Tapi pemerintah kabupaten dan kota turut punya andil. Sebab bila ada yang telat atau bahkan tidak memasukan LPPD, itu pun menjadi penilaian negatif secara keseluruhan bagi provinsi ini,” terangnya.

Oleh karenanya, Doren menginstruksikan agar Biro Tata Pemerintahan Setda Papua untuk segera turun ke kabupaten dan kota menjemput LPPD yang belum disampaikan.

“Sebab nanti hasil pelaporan LPPD dari kabupaten dan kota ini akan dibuat buku besar lalu dibawa ke menteri. Selanjutnya menteri membuat pelaporan atas hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan kita,” kata ia.

Tak sampai disitu, Doren pun menyoroti penyampaian LPPD oleh instansi pemerintah provinsi, yang menurut laporan belum disampaikan seluruhnya.

“LPPD ini harga mahal di sebuah pemerintahan di seluruh provinsi. Sebab aspek penyelenggaraan pemerintahan ini kan termuat dalam LPPD. Makanya saya minta OPD di provinsi segera sampaikan LPPD”.

“Saya harap kita jangan anggap remeh LPPD sebab ini merupakan ikon bagi daerah. Karena itu, jangan main-main. Sebab secara internal kami juga menilai OPD, apakah taat dalam penyampaian LPPD atau tidak,” tegas ia.

Secara terpisah, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda, mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota kembali diingatkan agar berkomitmen dan tak telat menyampaikan LPPD.

Jika telat, kepala daerah terancam mendapatkan sanksi berupa larangan keluar negeri maupun pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen. Meskipun sanksi ini sebenarnya masih dalam tahap penggodokan oleh pemerintah pusat.

Dibaca 204 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.