Masyarakat Keerom Demo Desak Pelantikan Wakil Bupati | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

Masyarakat Keerom Demo Desak Pelantikan Wakil Bupati

Sosial & Politik Penulis  Senin, 21 Januari 2019 21:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Keerom, - Masyarakat Keerom menggelar aksi demo damai  dalam rangka mendesak kepastian pelantikan Wakil Bupati Keerom. Aksi demo ini digelar di halaman Pemda kabupaten Keerom Jl. Trans Irian, Arso Kota, Distrik Arso, Senin (21/9).

Aksi demo ini dengan thema "Wakil Bupati Keerom segera dilantik guna membuka tabir uang rakyat yang sedang digerogoti oleh penguasa dan antek-anteknya"  di koordinatori oleh Bapak Serfosius Tuamis selaku Ketua Dewan Adat Keerom.

Massa yang tiba di Kantor Bupati Keerom tampak langsung melakukan pemalangan jalan di depan gerbang kantor bupati Keerom dengan cara menimbun karang dilanjutkan dengan orasi.

Tak lama berselang tampak Kabag Ops Polres Keerom AKP Hardi menjumpai massa.  "Saya tidak mempunyai kewenangan untuk mendatangkan Bupati, Ketua DPRD dan Sekda Keerom tetapi saya disini mempunyai tanggung jawab untuk menjaga situasi keamanan dan seluruh rangkaian kegiatan para peserta aspirasi, kami sudah berkoordinasi dengan para pejabat Pemda Keerom dan hasilnya karena Bupati dan Sekda tidak ada ditempat, maka dari itu asisten 2 siap menerima para peserta aspirasi apabila para peserta aspirasi berkenan," ujar AKP Hardi.

Namun tawaran ini ditolak massa. Massa tidak berkenan apabila dimediasi oleh para Asisten, selanjutnya massa kembali melakukan penyampaian aspirasi secara bergantian.

Selain Kabag Ops Polres Keerom tampak Sucahyo Agung (Asisten I Pemda Keerom), Hulman Sitinjak (Asisten II Pemda Keerom), Winoto (Asisten III Pemda Keerom), Minggu Bandua (Kakesbangpol Keerom) dan Fabianus Rani (Kasatpol PP Kab. Keerom) menemui para peserta aksi massa.

 Sucahyo Agung sekaku Asisten I Pemda Keerom dihadapan massa menyampaikan terimakasih atas kehadiran para masyarakat. "Perlu kami sampaikan terkait dengan keberadaan  Bupati saat ini  sedang melaksanakan ibadah Umroh mulai dari tanggal 13-26 Januari 2019, sedangkan bapak Sekda saat ini sedang melaksanakan rapat komisi ASN di Jakarta dilanjutkan dengan kegiatan sosialiasi rekrutmen LP3K di Batam," ujar Asisten 1.

Dikatakannya pula terkait dengan kekosongan jabatan wakil bupati tentunya kami juga prihatin artinya yaitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai dan kita semua terkena dampaknya. "Kami sarankan bahwa untuk mendorong kepada yang mempunyai kepentingan yaitu partai pengusung, mungkin nanti ada perwakilan yang akan dimediasi apabila berkenan, kalau informasi tadi SK sudah ada saya rasa sudah tidak ada alasan lagi untuk Gubernur melantik Wakil Bupati Keerom, tugas kami hanya sebatas mendengarkan penyampaian aspirasi saja setelah itu kami akan laporkan kepada pimpinan kami dan apabila masyarakat ingin melakukan pemalangan dimohon agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat," ujar Asisten 1.

Pada kesempatan yang sama Frengky Mekawa (Anggota Komisi A DPRD Keerom bidang pemerintahan) menyatakan bahwa ini merupakan suara hati dari seluruh masyarakat adat. "Saya akan memberikan sebuah masukan bahwa proses yang berjalan adalah proses politik jadi kami yang pegawai disini tidak mengetahui apa-apa, pegawai hanya datang panggilan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing," ujar Frengky Mekawa.

Mendengar penjelasan ini ketua Dewan Adat Keerom,  Serfosius Tuamis menyatakan  sudah banyak yang disampaikan oleh para masyarakat adat. "Hadi kami minta tanggal 26 Januari 2019 Bupati pulang dari umroh sudah membawa SK wakil bupati Keerom dan selama bupati masih melaksanakan ibadah umroh kita lakukan pemalangan sampai bupati kembali ke kantor baru kita buka palang," ujar ketua DAK.

Alhasil beberapa perwakilan pendemo mengadakan perundingan dengan pihak pemerintah dan Kepolisian.
Adapun hasil pertemuan yang disampaikan  Serfosius Tuamis (Ketua Dewan Adat Keerom) bahwa untuk proses pemalangan kantor Bupati tetap dilakukan dan untuk kesepakatan bersama dalam pertemuan bahwa adanya perwakilan dari massa masyarakat adat (tim pencari fakta) untuk berangkat ke Jakarta mencari hambatan-hambatan apa yang membuat proses pencalonan Wakil Bupati kabupaten Keerom ini sampai terhambat.

Untuk sementara kegiatan pelayanan di Pemda kabupaten Keerom tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan telah dilakukannya aksi pemalangan di pintu masuk gerbang kantor dengan menggunakan karang.

Dibaca 374 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX

Berita Terkini