2019, Perjadin ASN di Papua Barat Terapkan Sistem At Cost | Pasific Pos.com

| 20 April, 2019 |

2019, Perjadin ASN di Papua Barat Terapkan Sistem At Cost

Papua Barat Penulis  Minggu, 20 Januari 2019 08:19 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokari, TP - Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat telah mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua Barat, Musa Kamudi menerangkan, pergub tersebut mengatur hal-hal yang harus dituruti oleh ASN saat melakukan perjalanan dinas (perjadin). “Pergub ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pembayaran bagi pejabat atau staf yang melaksanakan perjalanan dinas, baik di dalam daerah maupun diluar daerah,” jelas Musa Kamudi saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (18/1).

Musa Kamudi menjelaskan, perjalanan dinas di tahun anggaran 2018 untuk transportasi udara menerapkan sistem at cost atau dibayar sesuai rielnya dan kebutuhan perjalanan dinas lainnya masih menggunakan lumpsum.

“Khusus di tahun ini, perjalanan dinas menggunakan transportasi udara maupun penginapan kita menggunakan at cost. Misalnya kita yang golongan II disebutkan bahwa penginapan hotel satu juta dan kalau hanya semalam lima ratus ribu, maka anggaran sisanya disetor kembali. Kalau dulu tidak hotel 1 juta, semalam hanya 500 ribu, yang sisanya masuk kantong. Sekarang tidak bisa,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap, ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat dalam menjalankan tugas-tugasnya taat terhadap aturan yang berlaku. Apalagi, dalam pergub itu diatur juga tentang laporan perjalanan dinas.

“Dalam Pasal 10 Pergub tersebut sangat jelas bahwa, ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan. Kalau tidak membuat laporan, maka perjalanan dinas berikutnya tidak dapat diberikan. Ini catatan bagi bendahara, kalian harus baca aturan tersebut, agar ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dan tidak menyampaikan laporan, maka perjalanan berikutnya harus ditahan saja. Hal ini untuk mempermudah kita dalam menata administrasi keuangan,” tegas Kamudi.

Ia pun berharap, ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat setelah mengikuti dan menghadiri sosialisasi tentang Pergub tersebut dapat tertib melakukan penataan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Pemprov Papua Barat. [FSM-R3]

Dibaca 910 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX