Dinas PM PTSP Dorong Penambahan Pengurusan Perizinan dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2017 | Pasific Pos.com

| 20 July, 2019 |

Dinas PM PTSP Dorong Penambahan Pengurusan Perizinan dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2017

Papua Barat Penulis  Kamis, 17 Januari 2019 07:53 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bintuni, TP – Pemerintah Daerah (Pemd) Teluk Bintuni dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), berencana merevisi peraturan bupati (Perbup) No 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perijinan.

Alasannya, lantaran ada penambahan terhadap sejumlah izin baru yang belum termuat dalam Perbup tersebut.

Kepala Dinas PM-PTSP Teluk Bintuni, Drs. Christofel Mailoa, mengatakan, sesuai muatan dalam regulasi tersebut, baru sekitar 52 izin yang diproses.

Namun, menurutnya, bila dilihat dengan perkembangan saat ini, maka sudah saatnya Pemda perlu untuk merevisi secara khusus menambah jumlah izin guna meningkatkan profit daerah.

“Alasan kami merevisi Perbup itu, karena masih banyak izin yang belum termuat. Oleh sebab itu, kami akan melakukan beberapa studi banding untuk memperkuat muatannya. Saya sudah laporkan kepada bapak Bupati dan sesuai petunjuk beliau di tahun anggaran 2019 ini sudah diproses,” jelas Mailoa yang ditemui para wartawan, belum lama ini.

Mailoa mengatakan, dalam satu OPD saja terdapat lebih dari satu izin, misalnya sebut dia, pada Dinas Pertanian, kadang terdapat izin pembibitan atau izin pengadaan bibit.

“Ada salon kecantikan yang menggunakan zat kimia. Itu semua harus menggunakan izin, yang mana, izin-izin itu akan keluar dari PTSP,” terang Mailoa.

Terkait dengan proses perizinan, Mailoa mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mencari informasi yang akurat.

Dirinya bahkan mempersilahkan kepada masyarakat selaku pengusaha untuk mengunjungi kantornya guna mengetahui secara akurat tentang prosedut perijinan yang berlaku.

“Kami berharap masyarakat sudah harus terbiasa dan kalau belum paham dapat temui untuk mendapat informasi yang akurat. Apalagi sebagian besar izin tidak perlu dibayar, hanya izin-izin tertentu saja seperti IMB yang dibayar,” tandas Mailoa. [VLI***-R4]

Dibaca 157 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.