Legislator : Masyarakat Saireri Keluhkan Berbagai Hal | Pasific Pos.com

| 16 February, 2019 |

Yohanis Luis Ronsumbre Yohanis Luis Ronsumbre

Legislator : Masyarakat Saireri Keluhkan Berbagai Hal

Lintas Daerah Penulis  Kamis, 17 Januari 2019 07:15 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura : Anggota DPR Papua dari mekanisme pengangkatan perwakilan wilayah adat Saireri, Yohanis Luis Ronsumbre mengungkapkan, dalam kunjungan kerja ke daerah itu ada sejumlah masalah disampaikan masyarakat beberapa kepadanya. Mulai dari masalah kesehatan, pendidikan hingga persiapan masyarakat karena Kabupaten Biak merupakan salah satu claster penyelenggara pertandingan PON XX, dengan dua kabupaten penyanggah yakni Yapen dan Supiori.

"Dalam berbagai diskusi kami dengan masyarakat, dan masyarakat ikut mendukung suksesnya penyelenggaraan PON, namun dengan sejumlah catatan," kata Ronsumbre kepada Wartawan di DPR Papua, Rabu (16/1/19).

Beberapa catatan itu lanjut Ronsumbre di antaranya terkait pembangunan venue dan sarana pendukung PON yang hingga kini  belum nampak.

Namun kata Ronsumbre, masyarakat berharap tahun ini dapat dimaksimalkan supaya venue maupu sarana penunjang penyelenggaraan PON sudah bisa dibangun, tahun ini.

"Jadi bukan saja hanya  infrastruktur penyelenggaraan PON, tetapi aspek lain yang juga ikut mendukung dan akan memberi kontribusi langsung kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga mencontohkan, di wilayah Saireri terkenal dengan objek wisatanya, sehingga dibutuhkan penataan kawasan objek wisata. Namun dalam perencanaan penganggaraan menurutnya, sudah terakomodir.

Apalagi kata dia,  ada beberapa anggaran yang di alokasikan untuk penataan kawasan wisata.

"Kami berharap itu segera direalisasi. Juga mengenai pendidikan, yang merupakan aspirasi dari masyarakat terutama para guru SMA/SMK. Misalnya di Yapen dan Supiori, itu para guru mengeluh hak-hak mereka lantaran belum dibayarkan setelah pengalihan SMA/SMK ke provinsi," ucapnya.

Bahkan kata Ronsumbre,  para guru honorer ada yang mendapat SK dari  kepala sekokah, dan ada yang dapat SK dari kepala dinas kabupaten/kota. Posisi mereka inilah yang kini sulit, karena provinsi tidak mau bayarkan honor mereka.

"SK itu kan berkonsekuensi biaya, karena itu kemarin dalam kesempatan itu kami juga memang berharap ada solusi. Mereka sudah mengabdi sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah. Entah nanti dibayar oleh kabupaten atau di bayar oleh provinsi," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan mendorong agar masalah honor para guru itu dibayarkan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan Runsombre mengaku, memang ada pelayanan kesehatan di puskesmas, Pustu dan lainnya, namun masih banyak kekurangan tenaga kesehatan, juga biaya yang disiapkan oleh kabupaten itu belum memadai.

"Kami berharap ada subsidi silang atau semacam apa begitu. Memang kemarin kami mendengar bahwa itu ada dalam Urusan Bersama yang nanti disalurkan dari dana Otsus," harapnya.

Terkait hasil rapat tersebut sambungnya, sudah disampaikan pihaknya dalam rapat-rapat dengan mitra, dan akan dibawa Komisi V dalam pandangan komisi pada paripurna RAPBD Papua. (TIARA)

Dibaca 81 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.