Kodam Teken MoU Bersama Provinsi Papua dan Papua Barat | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Kodam Teken MoU Bersama Provinsi Papua dan Papua Barat

Index Headline Penulis  Selasa, 03 Februari 2015 01:42 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Guna meningkatkan Swasembada pangan nasional di wilayah Papua dan Papua Barat, Kodam XVII/Cenderawasih menandatangani Memorendum of  Understanding (MoU) atau nota kesepahaman  dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tentang ketahanan Pangan Nasional sebagaimana visi dan misi dari Presiden RI, H. Ir. Jokowi.
Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayjend TNI Fransen G. Siahaan, SE mengungkapkan, Kodam XVII/Cenderawasih saat ini terlibat dalam hal ketahanan pangan nasional. Ini dilakukan demi terwujudnya Swasembada Pangan Nasional  khususnya diwilayah Papua dan Papua Barat.
 “Program Swasembada pangaan merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan TNI bersama intansi terkait dalam hal Pemerintah Daerah serta eleman masyarakat. Untuk itulah perlu adanya koordinasi yang
ketat guna mensinergikan berbagai kegiatan TNI-AD dengan Pemerintah dalam rangka mencari solusi dan memecahkan berbagai permasalahan serta meletakkan langkah-langkah yang tepat dalam mewujudkan ketahanan Pangan diwilayah Papua dan Papua Barat, “ kata Pangdam usai melakukan MoU dengan Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten III Sekda Papua, Rosida Upesessy  dan Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi di aula Tony Rompis Makodam, Senin (2/2) pagi.
Untuk menindak lanjuti dan merealisasikan program tersebut, maka Kodam telah melakukan beberapa kegiatan seperti, Kodam telah membentuk traning of tranner,(TOT) dan Mobil Werving Team, MWT atau taber pertanian guna memberikan pengenalan kepada para Bintara, Pembina desa.  Selain itu  juga Kodam XVII Cenderawasih akan mengerahkan 2.657 Babinsa untuk mensukseskan program ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Ribuan Babinsa itu nantinya akan membantu para petani dan masyarakat dikedua propinsi. Saat ini kami  sedang mendorong kedua pimpinan di provinsi untuk mengusulkan adanya kekhususan terumana harga jual padi dari tingkat petani sehingga dapat menggairahkan mereka untuk  menanam," ucapnya.
Ketika ditanya wilayah mana yang menjadi prioritas, Pangdam  mengatakan, prioritas utama Kabupaten Merauke untuk Papua dan Manokwari di Papua Barat. Diakuinya, walaupun Merauke merupakan kawasan lumbung pangan namun perlu disiapkan segalanya baik itu bibit, pupuk maupun irigasinya.
"Apalagi irigasi  hingga kini masih menjadi masalah sehingga bila diperbaiki diharapkan kedepan  dapat meningkatkan produksi, “ ujar Pangdam.
Perlu diingkatkan tambahnya, keberhasilan dalam pelaksaana ketahanan pangan nasional ini, sangat dibutuhkan peran Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat berkenaan dengan itu, diharapkan kerjasama dan dukungannya dari Pemda khususnya Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten untuk sama-sama menyukseskan program ini sebagai realisasi dari program yang dicanangkan oleh Presiden  tentang Swasembada Pangan.
Sementara itu Gubernur Papua Barat Abraham Atururi mengatakan, pihaknya  siap mendukung program ketahanan pangan  dengan meminta masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang nganggung selama ini.
"Mudah-mudahan masyarakat mau kembali bercocok tanam karena selain dapat menambah penghasilan  juga mengurangi tingkat pengangguran," kata Abraham.
Ditempat yang sama, Asisten III Sekda Provinsi Papua, Rosida Upessy menyatakan,  sebagai visi dari Pemerintah Provinsi Papua,  Mandiri Bangkit dan Sejahtera sejalan dengan mewujudkan Swasembada pangan yang akan menunjang kesehatan, kekuatan bahkan pendidikan bagi masyarakat yang pada gilirannya menghasilkan generasi yang baik kedepan. Dan itu tentunya juga akan menunjang visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.
 “Pemerintah Provinsi Papua telah menargetkan Swasembada Pangan sebagaimana yang telah disampaikan rapat-rapat nasional pada tahun-tahun yang lalu. Dimana, dalam waktu 2 tahun kita harus mencapai Swaswmbada Pangan.  Karena itu Pemerintah Provinsi Papua juga senantiasa menunjang dan selalu berusaha. Sehingga satu rencana aksi pencapaian produksi padi, jagung dan kedelai ditahun 2015 ini dapat tercapai, ” tuturnya.
Rosida menambahkan, dalam mewujudkannya maka Pemerintah telah menyiapkan lahan untuk tahanan pangan seperti Hortikultura dengan luas lahan kurang lebih 2000 ha. Lahan tersebut terdiri, lahan basah, kering, daratan tinggi, lahan kering dan lembab.
 “Disamping itu,Pemerintah juga telah menjaga ketersediaan beras sebagaimana tahun 2014, ketersediaan beras di Papua cukup tersedia bagi konsumen beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahun 2015 ini diharapkan ketersediaan beras untuk masyarakat Papua dapat mencukupi mengkonsumsi baik beras,jagung dan kedelai. Pemerintah siap pencanangan swasembada Pangan,” tutupnya. (Tiara)

Dibaca 1701 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.