Padahal, kata dia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan pariwisata dan kebudayaan. “Suku dan budaya di Indonesia multi etnik, maka pemerintah pusat menilai pembangunan selama ini kita terlalu banyak megadopsi dari budaya asing,” kata Wabia kepada Tabura Pos di kantor DPR Papua Barat belum lama ini.

Oleh karena itu, lanjut dia, di tahun 2019 pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Indonesia akan bertolak pada budaya Indonesia. Disinggung peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mewujudkan pembangunan yang bertolak dari budaya Indonesia, Ia mengaku, lagi menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kebudayaan, Wabia menjelaskan, baru saja di tetapkan sehingga akan menjadi acuan ke depan untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata di seluruh Indonesia.

“Di provinsi papua barat pariwisata bergabung dengan kebudayaan tetapi kalau di provinsi-provinsi lain kebudayaan ada di pendidikan dan tidak selamanya ada di pariwisata. Tetapi intinya, untuk membangunan pariwisata dan kebudayaan di Indonesia harus bertolak dari kebudayaan Indonesia sendiri, tetapi kebudayaan Indonesia belum diakomodir dalam sebuah aturan,” terang Wabia.

Mantan penjabat Bupati Pengunungan Arfak ini menambahkan, undang-undang kebudayaan telah disusun dan ditetapkan di tahun 2017 lalu. “Undang-undang ini juga bertolak dari nilai-nilai budaya yang disusun dari seluruh provinsi di Indonesia untuk memperkaya isi dari undang-undang tentang Kebudayaan ini. Kita di Provinsi Papua Barat juga telah menyusun nilai-nilai budaya yang ada di Papua Barat dan dikirimkan kepada pemerintah pusat dan undang-undang ini akan dikembalikan ke daerah sebagai acuan pembangunan budaya di daerah,” jelas Wabia.[FSM-R3]