Bappenda Gelar Rapat Evaluasi Tim Penanganan Piutang PBB-P2 | Pasific Pos.com

| 20 January, 2020 |

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura Theopilus H. Tegay, S.E. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura Theopilus H. Tegay, S.E.

Bappenda Gelar Rapat Evaluasi Tim Penanganan Piutang PBB-P2

Kabupaten Jayapura Penulis  Selasa, 18 Desember 2018 00:21 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura mengundang Tim Penanganan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (TPP PBB-P2) untuk mempresentasekan atau melaporkan hasil turun lapangan ke hadapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (17/12/18) sore.

Rapat tentang sosialisasi dan evaluasi Tim Penanganan Piutang PBB-P2 tersebut, dihadiri dan dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, didampingi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura Theopilus H. Tegay, S.E., juga turut dihadiri Kepala Bidang PBB-P2 pada Bappenda Kabupaten Jayapura Jimmy Yoku, sejumlah Kepala Kampung dan Ketua RT/RW.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, S.E., dalam rilisnya yang dikirim kepada wartawan harian ini via pesan WhatsApp usai kegiatan mengatakan sesuai dengan kesepakatan Tim Penanganan Piutang PBB-P2, yang mana hasil turun ke lapangan itu sudah harus disiapkan laporannya dan juga sudah harus dipresentasekan.

“Karena yang terlibat di tim inikan bukan hanya kita dari Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Tapi, ada pihak-pihak lain seperti distrik, kelurahan dan kampung, bahkan RT/RW yang juga kita libatkan dalam penanganan piutang PBB-P2 tersebut,” ujarnya.

Sebab itu, lanjut pria yang akrab disapa Theo ini menyampaikan, pihaknya mengundang mereka (tim) untuk bisa langsung sampaikan hasil kerja mereka seperti apa saat turun ke lapangan.

“Dan, memang berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu sebanyak Rp 5,5 miliar yang menjadi catatan mereka (BPK) atau rekomendasi kepada kita, untuk harus lakukan pendataan dan juga proses validasi piutang PBB-P2,” katanya.

Ia menjelaskan, apabila rekomendasi BPK Rp 5,5 miliar bisa terkoreksi, baik itu ada yang mungkin bisa diusulkan untuk penghapusan, ada yang masih dianggap sebagai wajib pajak yang aktif, kemudian ada juga yang objek pajaknya sudah dialihkan untuk fasilitas umum.

“Nah, ini akan mengurangi nilai piutang PBB-P2 yang kita terima dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura itu kurang lebih dengan nominal Rp 17 miliar. Oleh sebab itu, hasilnya tadi (kemarin sore) kita sudah paparkan dan memang nilai yang baru kita dapat dari Rp 5,5 miliar itu capaian nilainya baru Rp 400 juta lebih,” jelasnya.

Theo mengatakan tim yang turun ke lapangan itu masih kurang maksimal kalau dilihat dari hasil laporan kinerjanya.

“Dalam arahan dari bapa Sekda tadi (kemarin sore), bahwa di bulan Januari tahun 2019 nanti kita akan turun lagi ke lapangan setelah masuk kantor. Jadi, pasca libur dan cuti bersama Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, kita harus turun lagi ke lapangan dengan tetap melibatkan pemerintah distrik dan kampung/kelurahan serta RT/RW,” tutur Theo.

Dibaca 192 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

Trending Topik