Bupati Puncak Dukung Gubernur Soal Divestasi Freeport | Pasific Pos.com

| 23 January, 2019 |

Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik. Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik.

Bupati Puncak Dukung Gubernur Soal Divestasi Freeport

Lintas Daerah Penulis  Sabtu, 01 Desember 2018 09:56 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik mengatakan, sikap Gubernur Papua menolak proposal yang diajukan PT Inalum merupakan tindakan yang tepat.

"Sikap pak gubernur merupakan keinginan orang Papua, dan apa yang disampaikan itu merupakan kerinduan orang Papua. Oeh karena itu kami yang menjadi kabupaten penyangga (kabupaten yang dalam kawasan eksplorasi PTFI) sangat mendukung tindakan gubernur Papua. Sebab mengapa selama ini Papua selalu bersuara untuk merdeka, karena ada tindakan tindakan seperti ini (tindakan Inalum). Makanya Freeport ada di dalam negara Indonesia, sejatinya harus tunduk pada aturan negara,"katanya.

Bupati Willem juga minta kepada pemerintah Indonesia agar proses proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen diselesaikan secepatnya. "Saya sarankan divestasi saham PT Freeport jangan lama-lama, segera diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua didampingi , Wakil Gubernur Klemen Tinal, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (29/11/2018) kemarin.

Gubernur menegaskan, dalam pengurusan 10 persen saham PT. Freeport Indonesia tidak boleh ada penumpang gelap di dalamnya dan harus selesai sesuai kesepakatan bersama.

"Kami dan masyarakat Papua berkeinginan 10 persen saham betul-betul di proses dan harus sesuai dengan kesepakatan awal," ujarnya.  

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan berkomitmen menyelesaikan finalisasi divestasi 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia sebelum tahun 2018 berakhir.

Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo. "Kita mencoba selesaikan secepat-cepatnya," ujar Jonan di Kantor Presiden, kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (29/11/2018) siang.

Jonan mengatakan, salah satu syarat harus segera dirampungkan, yakni mengenai persoalan lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan bahwa syarat lingkungan hidup itu hampir tuntas. Pihaknya tinggal mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan di dekat kawasan tambang dari Pemerintah Provinsi Papua.

Begitu izin pinjam pakai itu terbit, maka syarat mengenai persoalan lingkungan hidup bukan lagi jadi persoalan. "Syarat yang di KLHK, izin lingkungan, itu sudah selesai. Tinggal nunggu Pak Gubernur Papua saja. Tapi Pak Gubernur sih sudah sign oke, " ujar Siti.

Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri mengatakan bahwa ia akan segera mengeluarkan izin pinjam pakai yang diminta Siti. Ia akan mengeluarkan izin tersebut dalam beberapa hari ke depan. Apabila seluruh proses syarat itu rampung awal Desember 2018, maka tahapan menuju pengeluaran IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) akan dilaksanakan pada akhir Desember 2018.

Dibaca 94 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.