IPM Bersuara Di Dewan, Minta Tinjau Kembali Pemilihan Kepala Kampung | Pasific Pos.com

| 22 February, 2019 |

Nampak Puluhan Pendemo Saat Melakukan Orasi Di Halaman DPRD Merauke (foto:Mel) Nampak Puluhan Pendemo Saat Melakukan Orasi Di Halaman DPRD Merauke (foto:Mel)

IPM Bersuara Di Dewan, Minta Tinjau Kembali Pemilihan Kepala Kampung

Papua Selatan Penulis  Jumat, 23 November 2018 11:46 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,- Para pendemo yang mengatasnamakan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kampung Bamol Distrik Tabonji Merauke melakukan aksi demo damai di Halaman DPRD Merauke, Kamis (22/11). Massa dipimpin langsung oleh  Fidel Cambu dengan menggunakan dua mobil pick up dari titik kumpul di daerah Mangga dua Kimaam dengan jumlah massa sebanyak kurang lebih 25 orang. Serta membawa 1 buah spanduk besar dan 10 pamplet meminta untuk menyikapi pelaksanaan pemilihan umum Kepala Kampung Bamol I dan 179 kampung yang dinilai tidak prosedural sesuai aturan pemilihan kepala kampung.

Adapun kesepuluh paflet yang dibawah oleh massa tersebut berisikan pemahaman administrasi tidak berjalan maksimal di kampung, hentikan mal administrasi di 116 kampung lokal, Inspektorat segera turun kampung untuk data fisik adk, Inspektorat segera pengecekan dana kampung.

Koordinator Aksi Demo Damai, Paskalis Imadawa mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala kampung adalah amanat undang-undang bukan surat edaran dan sk bupati. “Inspektorat jangan berkilau cek kembali LPJ dana kampung terutama Kampung Bamol I dan Bamol II tidak sesuai fakta dilapangan terutama masalah program sawah dan rumah ibadah perlu dikroos cek kembali,” tuturnya.

Ia juga meminta untuk melakukan evaluasi kinerja serta Sekretaris Kampung Bamol I dan II harus diganti dan lakukan pemilihan ulang 8 kampung untuk Distrik Tabonji.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Merauke , Kleopas Ndiken, mengatakan bahwa untuk tahapan pemilihan kepala kampung Tahun 2018 sebanyak 69 kampung dari 179 kampung terdiri dari 116 kampung lokal, dan 63 kampung ekstra. Sementara  Distrik Tabonji ada 8 kampung yang melaksanakan opemilihan kepala kampung.

Pemilihan kepala kampung tidak dilakukan secara serentak karena batas waktu pendaftaran sampai 22 September 2018 belum satupun yang mengajukan persyaratan. Karena itu pihaknya memberikan waktu tambah. Selain itu, personil distrik terbatas sehingga pemilihan kepala kampung harus dilakukan secara bertahap.

“kami siap menerima keberatan dari warga masyarakat atas pemilihan kepala kampung di Distrik Tabonji,” ujarnya.

Kepala Inspektorta Merauke, Irianto Sabar Gattang mengatakan tugas Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pengawasan berdasarkan pengaduan masyarakat. Tetapi bagi masyarakat yang melakukan pengaduan ke Inspektorat harus sesuai dengan empat syarat yaitu sampaikan identitas pelapor secara tertulis, identitas yang dilaporkan, masalah apa yang dibuat secara tertulis dan fakta-fakta atau bukti.

“Selama ini inspektorat sudah turun lapangan dan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Diharapkan juga kerjasamanya antara masyarakat dengan Inspektorat untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya.

Dibaca 91 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.