DPRP Minta, Perampingan OPD Bukan Sekedar Wacana | Pasific Pos.com

| 26 March, 2019 |

Tan Wie Long. Tan Wie Long.

DPRP Minta, Perampingan OPD Bukan Sekedar Wacana

Sosial & Politik Penulis  Sabtu, 17 November 2018 01:35 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, -  Terkait rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, tampaknya direspon oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Tan Wie Long.

Hanya saja tegas Along sapaan akrab Politisi Partai Golkar ini,  itu harus segera dilakukan sehingga ini bukan hanya sekedar wacana.

"Perampingan OPD di pemerintah Papua ini kita harus memberikan respon yang sangat positif, dan ini juga sebagai cara  untuk menghemat penggunaan anggaran belanja dari pada OPD yang selama ini memang terlalu gemuk," kata Along kepada sejumlah Wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/11/18).

Apalagi lanjut Along, jika berbicara mengenai perampingan OPD juga menyangkut regulasi yang sebenarnya tercantum di dalam UU No 32 tahun 2004, dimana dalam UU tersebut ada organisasi perangkat daerah wajib dan pilihan.

"Oleh karena itu perampingan OPD harus segera di lakukan sehingga tidak tarik menarik. Karena itu skala prioritas wajib, sehingga perlu untuk diperhatikan dan tidak boleh di ganggu gugat," tandasnya.

Menurutnya, perampingan OPD ini memang sudah menjadi program wajib di dalam amanat UU 32 tahun 2004.Sedangkan pilihan wajib di selaraskan dengan apa yang menjadi visi misi kepala daerah.

"Oleh karena itu visi misi kepala daerah ada hal - hal yang penting yang harus di jabarkan dalam OPD yang menjadi pilihan, di dalam perampingan nanti," jelasnya.

Bahkan kata Along, perampingan sampai 35 OPD ini di pandang merupakan sesuatu yang realitis sekali dan DPR Papua  mendukung hal tersebut.

"Lebih baik lagi anggaran yang selama ini yang di bebankan dari beban biaya rakyat itu, untuk di kembalikan kepada rakyat kembali, dan  kita memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Papua," tekannya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar perampingan OPD ini secepatnya harus di lakukan sebelum tahun 2019.

"Memang penjabaran dari yang selama ini mungkin menjadi sorotan bagi OPD lantaran ada yang kurang maksimal, sehingga dari progres pelayanan masyarakat itu yang harus di perhatikan," tegasnya.

Bahkan tandas Along, apa yang telah di cetuskan Gubernur Papua, Lukas Enembe tentang perampingan OPD, pihaknya sangat mendukung hal itu.

" Jadi  apa yang telah di cetuskan oleh Bapak Gubernur Papua, satu atau dua bulan lalu, jangan sampai hal ini membuat kehilangan nilai bobot yang di kehendaki oleh masyarakat. Ini yang kita minta, " tegasnya.

Legislator Papua ini menambahkan, meskipun baru wacana, akan tetapi program yang betul-betul pro rakyat itu secepatnya harus di laksanakan. (TIARA)

Dibaca 136 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.