DPRD Kabupaten Jayapura Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2019 | Pasific Pos.com

| 23 January, 2019 |

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring.

DPRD Kabupaten Jayapura Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2019

Kabupaten Jayapura Penulis  Kamis, 15 November 2018 13:22 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

SENTANI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Sidang Paripurna IV masa sidang III tahun 2018, dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2019.

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Rabu (14/11/18) pagi ini dipimpin oleh Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring. Dihadiri oleh Sekda Kabupaten Jayapura Drs. Yerry F. Dien, M.Si, Anggota DPRD Kabupaten Jayapura sebanyak 15 orang dan sejumlah Kepala OPD di lingkup Kabupaten Jayapura.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura Korneles Yanuaring menuturkan bahwa panitia musyawarah Dewan telah mengadakan rapat pada tanggal 6 November 2018 lalu dengan memutuskan pelaksanaan Sidang Paripurna IV Masa Sidang III Tahun 2018 yang direncanakan berlangsung dari tanggal 14 November 2018 dan berakhir pada tanggal 30 November 2018 atau terhitung selama 12 hari kerja.

Mengingat alokasi waktu yang direncanakan sangat sempit, selaku pimpinan Dewan Korneles menghimbau kepada seluruh anggota Dewan serta alat-alat kelengkapan Dewan dan juga pimpinan Fraksi-fraksi Dewan maupun pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan materi persidangan kali ini agar dapat mengoptimalkan waktu yang telah ditetapkan.

"Sehingga dapat masukan maupun pemikiran-pemikiran yang dapat dijadikan koreksi guna penyempurnaan materi persidangan ini," jelas Korneles Yanuaring.

Berkaitan dengan pengajuan materi persidangan berupa Nota Keuangan serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019, yang perlu mendapat perhatian bersama adalah sampai saat ini pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

"Untuk itu, kami minta kepada pihak Eksekutif agar dapat menciptakan peluang-peluang baru dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Jayapura, agar kita dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat," pintanya.

Korneles menyampaikan, disisi lain di dalam anggaran belanja, ternyata anggaran belanja aparatur masih cukup besar. Tetapi, sudah diimbangi dengan anggaran belanja pelayanan publik dan diketahui bahwa tuntutan pembangunan dari tahun ke tahun akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman.

"Maka dari itu, kiranya prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 ini benar-benar dapat dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab," tuturnya.

Selanjutnya kata Korneles, mungkin masih ada hal-hal yang perlu memperoleh penjelasan dan kejelasan dari pihak Eksekutif, pihaknya memohon kiranya saudara Bupati dapat memberikan kesempatan kepada Pimpinan OPD untuk dapat memberikan penjelasan yang diperlukan melalui rapat dengar pendapat.

"Kami atas nama pimpinan dan segenap Anggota Dewan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada saudara Bupati dan seluruh jajarannya yang telah berupaya memenuhi tugas dan kewajiban konstitusionalnya dalam mempersiapkan dan juga menyiapkan materi sidang kepada Dewan," ucapnya.

Selanjutnya Penyampaian nota keuangan Raperda APBD 2019 dibacakan oleh Sekda Kabupaten Jayapura Drs. Yerry F. Dien, M.Si mewakili Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E, M.Si.

Menurut Sekda, pihaknya mengajukan nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2019 untuk dibahas melalui mekanisme persidangan, guna mendapat legitimasi hukum sebagai produk hukum di daerah yang dikenal dengan sebutan Bumi Khenambay Umbay ini.

"Kami beri apresiasi dan dukungan semangat kepada pimpinan dan Anggota Dewan pada sidang paripurna sekarang ini, dengan harapan dapat menghasilkan produk peraturan daerah yang akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Jayapura," ujarnya.

Lanjut Sekda, Raperda APBD 2019 yang diajukan ini telah mengacu pada RPJMD tahun 2018-2022.

Selain itu, kata dia, rancangan APBD juga mengarah pada persiapan menuju PON XX Tahun 2020, yang tentunya memerlukan dukungan baik itu infrastruktur olahraga maupun penataan Kota Sentani, ekonomi pariwisata dan pelimpahan kewenangan kepada 6 Distrik yang merupakan pilot project sebagai pusat data informasi dan juga pusat pelatihan dalam rangka percepatan pembangunan ke kampung.

"Pengajuan RAPBD ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 38 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 yang mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dari dan atas beban APBD sesuai Pasal 78 Ayat (1)," ujarnya.

Dirinya menjabarkan, pihak Pemerintah melakukan penyusunan RAPBD dengan mengacu kepada KUA-PPAS yang sebelumnya telah ditetapkan bersama antara pihak Legislatif dengan pihak Eksekutif pada beberapa waktu lalu.

Dibaca 109 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.