Pemprov Papua Sosialisasi SPSE Versi 4.3 | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ellysa Auri Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ellysa Auri

Pemprov Papua Sosialisasi SPSE Versi 4.3

Info Papua Penulis  Kamis, 15 November 2018 13:10 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Jika tidak ada halangan, awal tahun 2019 mendatang penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 sudah diterapkan secara maksimal di Provinsi Papua.

Hal ini merujuk dari Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Dengan demikoan, Pemerintah Provinsi Papua menggelar sosialisasi sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 di Jayapura, Rabu, (14/11/2018)

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ellysa Auri kepada wartawan mengatakan, keberadaan SPSE versi terbaru diyakini lebih akuntabel dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di Papua.

Apalagi aplikasi ini bisa mengakomodi pengusaha orang asli Papua (OAP), namun dengan ketentuan, peserta tersebut telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP).

“Selanjutnya, peserta hanya memasukan penawaran harga maupun evaluasinya melalui aplikasi terbaru itu. Tak ketinggalan penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah,” terang dia di Jayapura, kemarin.

Ia berharap, melalui pelatihan dan sosialisasi SPSE versi terbaru, mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman terntang prinsip dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Disamping itu, memberikan dasar pengetahuan substantif tentang pemilihan penyedia.

“Juga terpenting memberikan panduan teknis dasar pelaksanaan e-procurement dan lelang cepat pemerintah berdasarkan Perpres 16/2018. Kemudian juga membahas dan memahami prosedur administratif lengkap mengenai pelaksanaan lelang cepat sejak persiapan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban administratif hingga teknisnya,” jelas dia.

Sebelumnya, Pemprov Papua menerbitkan PPP 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang diharapkan mulai diterapkan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi OAP.

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Debora Salossa mengatakan, Perpres baru tersebut mengatur tentang pelaksanaan lelang terbatas senilai Rp2,5 miliar, khusus bagi pengusaha OAP.

Hal tersebut, menurut dia, sebagai satu bentuk proteksi dan pembinaan bagi pengusaha OAP, agar kedepan menjadi lebih profesional, sehingga mampu bersaing dengan saudara-saudara pendatang.

Dibaca 172 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.