Pemprov Papua Validasi Kebutuhan PNS | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, didampingi  Kepala  BKD Papua Nicolaus Wenda dan Konsultan Menpan RB  Edison, membuka  kegiatan Validasi Peta Kebutuhan Instansi Pemerintah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Kebutuhan PNS Tahun Anggaran 2019, ditandai dengan menabuh Tifa, Selasa (13/11). Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, didampingi Kepala BKD Papua Nicolaus Wenda dan Konsultan Menpan RB Edison, membuka kegiatan Validasi Peta Kebutuhan Instansi Pemerintah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Kebutuhan PNS Tahun Anggaran 2019, ditandai dengan menabuh Tifa, Selasa (13/11).

Pemprov Papua Validasi Kebutuhan PNS

Info Papua Penulis  Selasa, 13 November 2018 20:57 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Dalam rangka memenuhi kebutuhan ASN tahun 2018 dan 2019, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua melakukan validasi peta kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri disela-sela kegiatan validasi data di Jayapura, Selasa (13/11/2018) kemarin mengaku, validasi data PNS ini sangat penting untuk mengetahui data pegawai di kabupaten/kota.

“Ini sangat penting sekali, sehingga bisa tahu sejauh mana kebutuhan pegawai pada instansi pemerintah Provinsi Papua,” kata Elysa Auri.

Kepastian data kebutuhan pegawai tersebut dinilai sangat penting, sebab sampai saat ini pemerintah Provinsi Papua belum mengetahui jumlah kebutuhan PNS di Papua.

“Validasi data ini berkaitan dengan penerimaan CPNS, validasi ini titik beratnya ada pada tahun 2019,” tandasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota diminta menyiapkan validasi tersebut untuk kebutuhan tahun 2018 dan 2019.

“pemerintah kabupaten/kota diminta memberikan data yang valid untuk digunakan sebagai data untuk mendorong kebutuhan pegawai untuk papua dan papua barat. Validasi ini dilakukan diseluruh indonesia, mudah-mudahan ini dapat membantu mendorong penerimaan CPNS di Papua,” tandasnya.

Ia meminta kabupaten/kota agar menyiapkan dua validasi data yakni kebutuhan tahun 2018 untuk umum serta kebutuhan tahun 2019 serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Dibaca 334 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.