Izin Panglima TNI Jadi Kendala Komnas HAM Usut Kasus Paniai | Pasific Pos.com

| 15 November, 2018 |

Frits Ramandei dan John NR Gobai Frits Ramandei dan John NR Gobai

Izin Panglima TNI Jadi Kendala Komnas HAM Usut Kasus Paniai

Headline Written by  Jumat, 09 November 2018 01:00 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(0 votes)

Jayapura, - Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, salah satu kendala yang dialami pihaknya dalam mengusut kasus penembakan di Paniai adalah izin dari Panglima TNI untuk memeriksa beberapa anggotanya terkait kasus itu.

Padahal kata Frits, Panglima TNI telah mengirim surat kalau izinnya untuk TNI harus dari Kemenpolhukam.

"Itu pun  masih belum bisa kami sebutkan berapa anggota TNI yang mesti dimintai keterangan. Padahal nama-nama anggota TNI yang kami mau mintai keterangan juga sudah ada," kata Frits saat bertemu John Gobai di Kantor DPR Papua,Kamis (9/11/2018).

Apalagi Lanjut Frits Ramandey, sudah dua kali presiden memberikan instruksi kepada Kapolri, Panglima TNI, Komnas HAM dan Jaksa Agung, untuk penuntasan kasus Paniai. Pertama di Jayapura 14 Desember 2014 silam untuk menyelesaikan kasus Wasior dan Wamena serta Paniai. Instruksi kedua, Presiden telah memanggil Panglima TNI, Komnas HAM, Kapolri, Jaksa Agung, menginstruksikan untuk dituntaskan.

Menurut Frits pertanyannya adalah kalau alasannya gunakan KUHP militer, presiden kan panglima tertinggi mestinya panglima TNI tunduk kepada instruksi presiden.

"Hingga kini Komnas HAM belum menyimpulkan secara tuntas apakah kasus Paniai itu pelanggaran HAM berat atau bukan," jelasnya

Selain itu kata Frits, pihaknya selaku tim adhoc bertemu pak John Gobai terkait kasus Paniai karena yang bersangkutan adalah anggota DPRP dari wilayah adat Meepago dan untuk kebutuhan penyelidikan pihaknya masih butuh keterangan beberapa pihak lagi, sehingga meminta bantuan John Gobai meyakinkan korban dan kekuarga korban untuk bisa bertemu lagi.

"Kami juga menyampaikan kepada pak John Gobai soal progres dalam laporan kami. Misalnya 12 anggota polisi aktif yang sudah kami minta keterangan dan satu yang sudah pensiun," ujarnya.

"Tapi kami masih membutuhkan tambahan saksi korban dan keluarga korban dan saksi-saksi lain," sambungnya.

Namun hingga kini pihaknya baru meminta keterangan lima saksi korban dari 19 korban yang masih hidup dan empat lainnya meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut, John Gobai mengatakan, mendukung penuntasan kasus Paniai karena ini pekerjaan berbagai pihak sejak 2014.

"Saya minta masyarakat Paniai, para tokoh memberikan dukungan. Jangan melihat dari sisi lain karena ini kasus dugaan pelanggaran HAM yang harus diselesaikan negara," tandas Gobai.

Ia juga akan bertemu ketua DPR Papua untuk menyampaikan apa yang dialami Komnas HAM agar ada dukungan politik supaya TNI mengizinkan anggotanya dimintai keterangan.

"Inikan baru dugaan, jadi jangan khawatir dulu, kalau khawatir dulu nanti membuat persepsinya kurang bagus lagi," tutup John Gobai. (TIARA)

Read 103 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.