Papua Tolak Pembahasan Penanganan HAM di Jakarta | Pasific Pos.com

| 15 November, 2018 |

Sekda Papua, Hery Dosinaen Sekda Papua, Hery Dosinaen

Papua Tolak Pembahasan Penanganan HAM di Jakarta

Headline Written by  Rabu, 07 November 2018 10:48 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(1 Vote)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua menolak undangan rapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia (Kemenkum HAM)untuk pembahasan penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 9 November 2018 di, Gedung Direktorat Jenderal HAM, Kemenkum HAM, Jakarta, bersama pemerintah pusat.
Penolakan secara tertulis akan disampaikan secepatnya kepada Kemenkum HAM dengan tembusan Presiden Jokowi.

Sekda Papua Hery Dosinaen yang ditemui wartawan, membeberkan alasan penolakan, diantaranya lokasi pembahasan yang digelar di Jakarta.

“Mestinya kalau berbicara dugaan pelanggaran HAM, mari semua datang di Papua. Bahas dengan pihak terkait seperti masyarakat terkait, lembaga DPRP, MRP, maupun pemangku kepentingan di kabupaten. Setelah semuanya duduk sama-sama lalu simpulkan. Pembahasan harus di Papua bukan di Jakarta,” terang Sekda, Selasa (6/11) sore.

Sekda Hery menilai konsep draft Pergub penangaan dugaan pelanggaran HAM di Papua, yang diajukam Kemenkum HAM untuk dibahas pada 9 November nanti, dibuat secara sepihak oleh kementerian tanpa melibatkan Pemprov maupun masyarakat Papua.

Sementara isu draft Pergub tersebut, salah satunya mengamanatkan Pemprov membentuk tim penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua, yang hanya menangani kejadian di Wamena pada 2003 dan Paniai 2014.

“Padahal kan kejadian pelanggaran HAM di Papua ini banyak. Bukan di dua tempat itu saja. Sehingga ini berpotensi membuat konflik baru bagi masyarakat di Papua”.

“Lucunya lagi dan sangat disayangkan bahwa nantinya konsekuensi pembiayaan kepada korban pelanggaran HAM, mesti bersumber dari dana Otsus. Ini yang kami tidak mau. Sehingga kita harap Kemenkum HAM lebih berpihak kepada Papua dan rakyatnya terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM diatas tanah ini,” pungkasnya.

Read 109 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.