UMP Papua Naik, DPRP Minta Pelaku Usaha Tak Naikan Harga Bapok | Pasific Pos.com

| 15 November, 2018 |

Mustakim HR Mustakim HR

UMP Papua Naik, DPRP Minta Pelaku Usaha Tak Naikan Harga Bapok

Ekonomi & Bisnis Written by  Rabu, 07 November 2018 10:46 0
Rate this item
(0 votes)

Jayapura, - Terkait rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua tahun 2019 sebesar Rp 3.240.900 atau yang mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen dibandingkan UMP tahun 2018 sebesar Rp 3.000.000, tampaknya disambut positif Komisi II DPR Papua yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah.

Oleh karena itu, Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR berharap, agar kenaikan UMP Papua tidak mempengaruhi investor yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Papua.


“Jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta, ya memang kita masih kurang. Tetapi, hal ini perlu kita duduk bersama dengan pihak SPSI dan pengusaha untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja, karena kedua belah pihak saling membutuhkan,“ kata Mustakim kepada Wartawan di DPR Papua, Selasa (6/11/18).


Hanya saja kata Mustakim, juga perlu pertimbangan kelayakan hidup di Provinsi Papua, karena mengingat kebutuhan atau biaya hidup sangat tinggi.


Apalagi lanjut Mustakim, Papua masih ketergantungan berbagai kebutuhan hidup seperti bahan pokok dan bahan strategis lainnya sebagian besar dikirim dari Pulau Jawa.

 

“Untuk itu, perlu duduk bersama agar kedua belah pihak, baik pekerja maupun pelaku usaha tidak dirugikan,“ jelasnya.


Namun ia berharap, tidak mempengaruhi para pengusaha atau investor yang akan masuk ke Papua, meskipun telah ditetapkannya UMP Papua dan mengalami kenaikan 8,03 persen.


"Kenaikan UMP Papua ini kan tidak sampai 10 persen. Ya saya harap tidak mempengaruhi pengusaha atau investor,“ ujar Mustakim.


Namun, pihaknya berharap, para pelaku ekonomi dengan kenaikan UMP itu, tidak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.


“Jika diikuti kenaikan harga bapok, apalagi jelang Natal dan tahun baru 2019, maka tidak akan berarti sama sekali. Nah, oleh karena itu kami himbau kepada para pelaku usaha untuk tidak menaikan harga terutama bapok,“ imbuhnya.


Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, untuk investor yang akan masuk ke Papua, dengan adanya kenaikan UMP sebesar 8,03 persen itu, tidak mengurungkan niatnya menanamkan modal di Papua.


“Jadi jangan itu dijadikan alasan untuk takut masuk ke Papua. Karena kita untuk pengupahan relatif masih murah. Saya pikir relatif masih murah dibandingkan DKI,“ jelasnya.


Namun tandas Mustakim, pihaknya siap menjamin jika investor bekerja untuk Papua, maka tentu pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi di Papua.


Yang pastinya tambah Mustakim, pemerintah akan mempermudah investor.


"Tapi, jika investor dibelakang ada niat tertentu, saya harap tidak usah masuk. Karena kami harap investor yang masuk itu bisa mensejahterakan rakyat Papua,“ harapnya. (TIARA)

Read 74 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.