Gubernur : Nilai Paket Penunjukan Langsung Mulai dari Rp 1 Miliar | Pasific Pos.com

| 15 November, 2018 |

Gubernur : Nilai Paket Penunjukan Langsung Mulai dari Rp 1 Miliar

Papua Barat Written by  Selasa, 06 November 2018 12:13 0
Rate this item
(0 votes)

Manokwari, TP - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, dalam rancangan draft kajian teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 84 Tahun 2012 tentang Penunjukan Paket Proyek Secara Langsung kepada Pengusaha Asli Papua sudah masuk tahap 4 dan tinggal satu langkah lagi selesai.

“Dari draft kajian teknis ini sudah diboboti kementerian terkait dan sudah final, sekarang ada di sekretariat kabinet kepresidenan tinggal 1 langkah lagi masuk ke presiden untuk ditandatangani. Apakah draft ini akan masuk ke presiden untuk ditanda tangani atau tidak, kita tinggal menunggu itu saja,” kata Mandacan saat meresmikan 100 pokok pinang bagi mama-mama asli Papua di Kampung Maripi Pantai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Senin (5/11).

Lebih lanjut, Gubernur mengatakan, dalam draft Perpres tersebut terdapat perubahan. Dimana, yang sebelumnya nilai penunjukkan langsung sebesar Rp. 500 juta kebawah tetapi kini nilainya sebesar Rp. 1 miliar kebawah bisa dilakukan penunjukkan langsung kepada pengusaha asli Papua.

Mantan Bupati Manokwari ini menambahkan, konsep terakhir dalam rancangan draft perpres tersebut nilai paket proyek sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 2,5 miliar tetap melalui proses lelang, khusus bagi pengusaha asli Papua.

“Awalnya kita usung hingga Rp. 15 miliar khusus proses pelelangan bagi pengusaha asli Papua. Tetapi, tidak disetujui dan turun ke Rp. 5 miliar itupun tidak disejutuhi akhirnya yang disetuju nilai dari Rp. 1 miliar – Rp. 2,5 miliar. Semua ini telah kita perjuangkan dan upayakan untuk itu, kami berharap masyarakat Papua Barat terutama pengusaha asli Papua mendukungnya dengan doa agar rancangan ini dapat ditetapkan di akhir tahun ini,” harap Gubernur.

Pada kesempatan ini, Gubernur menambahkan, Perpres No. 84 tahun 2012 ini tidak hanya berlaku di tingkat Provinsi tetapi juga akan diterapkan hingga di seluruh kabupaten kota.

Apabila kabupaten kota tidak melakukan perpres Nomor 84 tahun 2012, maka akan ada sanksi yang diberikan dengan mengurangi dana otsus dari tingkat provinsi. [FSM-R3] 

Read 442 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.