Papua dan Papua Barat Sepakat Lakukan Revisi UU Otsus | Pasific Pos.com

| 18 November, 2018 |

Sejumlah Anggota DPR Papua lewat pengangkatan 14 kursi dan Papua Barat, MRP dan Dirjen Otda Kemendagri saat melakukan foto bersama usai melakukan evaluasi Otsus di salah satu Hotel yang ada di Kota Sorong, Papua Barat.  (Foto Tiara/Pasific Pos) Sejumlah Anggota DPR Papua lewat pengangkatan 14 kursi dan Papua Barat, MRP dan Dirjen Otda Kemendagri saat melakukan foto bersama usai melakukan evaluasi Otsus di salah satu Hotel yang ada di Kota Sorong, Papua Barat. (Foto Tiara/Pasific Pos)

Papua dan Papua Barat Sepakat Lakukan Revisi UU Otsus

Headline Written by  Senin, 05 November 2018 00:15 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(0 votes)

Nussy : Untuk Mengawal Agenda Penting Dibutuhkan Kerjasama

 

Jayapura, - Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Yonas Alfons Nussy mengatakan, beberapa waktu lalu DPR Papua, DPR Papua Barat, MRP dan MRP Papua Barat melakukan evaluasi Otsus di Sorong, Papua Barat.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua I DPR Papua, Edoardua Kaize dan sejumlah anggota DPR Papua lewat pengangkatan 14 kursi diantaranya, Ferry Omaleng, John Willi, John Gobai, Yulius Miagoni, Tomatius Wakur.


Bahkan menurut Nussy, kegiatan yang diselenggarakan oleh Dirjen Otda Kemendagri itu sangat baik, karena memang kegiatan itu sudah diharapkan sejak lama dalam rangka bagaimana melihat pelaksanaan UU Otsus dalam pelayanan publik di Papua.


Menurutnya, kegiatan evaluasi Otsus ini telah memberikan beberapa catatan penting yang nantinya menjadi rekomendasi.


"Pertama kita sepakat pada saat pertemuan itu, kita segera melakukan revisi UU Otsus. Kedua ada beberapa hal yang menjadi sorotan penting yakni dana Otsus yang mestinya dirasakan oleh semua rakyat Papua dan tidak boleh berbelit-belit dalam pelaksanaannya, maka harus menata regulasi yang tepat," kata Yonas Nussy kepada awak media, Sabut (3/11/18).


Sebab, kata Yonas Nussy, hal itu harus diketahui oleh Menteri Keuangan dan juga pemerintah di tingkat kabupaten/kota.


"Karena apa yang kita didapatkan dalam kunjungan kerja, bahwa ternyata masih banyak orang Papua tidak dapat merasakan uang Otsus ini. Sehingga kita butuh regulasi yang tepat untuk bisa melakukan eksekusi uang ini sampai ke tangan rakyat Papua itu sendiri," tandasnya.


Oleh karena itu lanjut Nussy, untuk bisa mengawal beberapa agenda penting ini, maka dibutuhkan kebersamaan


Sehingga ketika itu, ia mengusulkan Forum Parlemen Tanah Papua untuk mengawal apa yang menjadi harapan rakyat Papua untuk bisa melakukan revisi UU.


Untuk itu, tandas Nussy, forum ini diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pihak. Baik Pemda maupun masyarakat untuk bisa mewujud nyatakan itu. Karena pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri sudah total untuk melakukan revisi UU Otsus.


"Jadi yang harus di kawal adalah jangan sampai revisi ini mengurangi nilai, dan makna dimana bisa melakukan eksekusi pelayanan publik di Papua dengan baik. Terutama persoalan-persoalan yang sangat melekat dengan kehidupan orang Papua, misalnya masalah ASN, masalah pertambangan, kehutanan dan lain sebagainya," ujar Nussy.


Menurutnya, inilah yang harus dikawal dengan baik. Sehingga pihaknya akan berupaya maksimal agar APBD 2019, rakyat Papua bisa mengetahui dengan jelas uang Otsus ini ke mana arahnya.


"Ini yang perlu kami tegaskan bahwa komitmen kami dari DPR Papua khususnya anggota 14 kursi pengangkatan DPR Papua akan mengawal ini dengan baik tapi kita juga butuh dukungan dari semua pihak, sehingga dana ini bisa tiba ke tangan rakyat," tegasnya.


Diakuinya, bahwa ini merupakan catatan penting dalam pertemuan tersebut, namun pihaknya juga membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat terkait dengan perjuangan yang sudah dilakukan dalam upaya untuk merivisi UU Otsus.


"Bertepatan dengan itu, tanggal 6 November besok, Lemhanas akan melakukan forum dialog membedah pelaksanaan Otsus di Tanah Papua. Ini sangat baik dan hal ini sangat strategis untuk turut mendapatkan dukungan penuh apa yang dipikirkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe," ucapnya.


Dijelaskannya, terkait dengan keinginan pemprov Papua untuk mendorong UU Otsus plus agar dapat disetujui dan dapat dipakai untuk menjadi sebuah undang-undang yang sah dan resmi di Republik Indonesia, sehingga ini bisa jadi pintu masuk.


Akan tetapi, pihaknya yakin Otsus Papua ini berlajut tapi dengan catatan harus dilakukan revisi UU karena selama ini ada regulasi tumpang tindih yang membuat pendobolan kewenangan, antara kewenangan UU pemerintah daerah lainnya dan UU Otsus, sehingga Otsus ini dikunci kewenangannya.


"Pemerintah daerah tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya antara kabupaten/kota dan provinsi ini tidak ada regulasi yang dapat dipakai untuk menyambung komunikasi antara pemprov dengan kabupaten/kota," bebernya.


Namun ia sangat menyayangkan karena ternyata apa yang selama ini berjalan hanyalah sebuah nama dari sebuah UU.


"Jadi kalau UU tak segera direvisi maka ini akan menjadi kerugian negara yang sangat besar di Papua dan penyelenggara pemerintahan sendiri yang menciderai itu wibawa dan harga diri negara RI bagi rakyat kita sendiri," ketus Nussy.


Untuk itu, tambah Yonas Nussy, bahwa harus menyamakan presepsi untuk segera melakukan revisi UU Otsus. (TIARA)

Read 140 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.