Gubernur Minta ASN Pegaf Bantu Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda | Pasific Pos.com

| 15 November, 2018 |

Gubernur Minta ASN Pegaf Bantu Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda

Papua Barat Written by  Sabtu, 03 November 2018 10:08 0
Rate this item
(0 votes)

Manokwari, TP – Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak (Pegaf) diharapkan bisa membantu Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kabupaten Pegaf menjalankan program dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Selain saya bicara sebagai Gubernur Papua Barat, saya juga bisa atas kapasitas sebagai Kepala Suku Besar Arfak, karena mayoritas ASN di Pegaf adalah anak-anak Arfak,” tandas Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam acara pelantikan Badan Pengurus Ikatan Perempuan Arfak (IPA) Kabupaten Pegaf di Ullong, Jumat (2/11).

Menurutnya, dengan terlaksananya program pemerintah, maka akan terwujud kehidupan yang aman dan sejahtera di Kabupaten Pegaf. Ditegaskannya, sekarang tidak seperti dulu yang serba terbatas.

“Sekarang banyak barak-barak dan rumah-rumah, maka ASN harus tetap tinggal di sini dan berikan pelayanan terhadap masyarakat. Nanti Jumat baru turun, kalau Minggu baru naik lagi dan Senin harus bekerja. Jadi, Kabupaten Pegaf diibaratkan baru lahir, merangkak, dan berdiri, tinggal berjalan dan lari itulah yang belum,” ujar Mandacan.

Mantan Penjabat Bupati Pegaf ini menuturkan, Pemprov Papua Barat sudah mendukung seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

Oleh sebab itu, dirinya berharap seluruh ASN di Kabupaten Pegaf mendukung pelaksanaan program Bupati, Wakil Bupati, serta Sekda berdasarkan visi dan misi maupun RPJMD. Bukan itu saja, dirinya berharap ASN membantu kelancaran program Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua Barat di Kabupaten Pegaf.

“Ketika ada masyarakat komplain, ASN yang harus maju dan memberikan pemahaman dan penjelasan yang baik terhadap masyarakat. Contohnya waktu anggaran APBN dikucurkan untuk pembangunan jalan di Tanah Rubuh, masyarakat komplain dan minta pemerintah bayar hak ulayat sebesar Rp. 15 miliar,” kenang Gubernur.

Mendengar hal tersebut, dirinya dan kontraktor yang melakukan pembangunan jalan mengumpulkan kepala distrik, kepala kampung, dan masyarakat untuk diberikan pemahaman.

“Saat itu saya bicara dan jelaskan kepada mereka bahwa APBN tidak ada ganti rugi hak ulayat. Untuk uang ganti rugi hak ulayat yang ada hanya ganti rugi tanaman ekonomis. Akhirnya, mereka terima Rp. 300 juta dan pembangunan dilanjutkan,” tandas Mandacan. [FSM-R1]

Read 177 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

INDEX