Pemerintah Telah Mendengar Tuntutan Guru dan Memikirkan Tiga Alternatif Solusi | Pasific Pos.com

| 22 February, 2019 |

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho.

Pemerintah Telah Mendengar Tuntutan Guru dan Memikirkan Tiga Alternatif Solusi

Info Papua Penulis  Sabtu, 03 November 2018 09:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, -  Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menegaskan bahwa pemerintah telah mendengarkan tuntutan para guru honorer dan sedang berupaya sekuat tenaga untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Penegasan ini disampaikan melalui rilis yang diterima redaksi.

Menurut Yanuar, Presiden Jokowi terus mengingatkan bahwa ada 735.825 guru honorer yang bekerja di sekolah negeri tanpa ada kepastian status. Kepastian status dengan opsi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dijelaskannya pula kendala yang dihadapi pemerintah saat ini,  belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen PPPK. Namun, Presiden sudah meminta agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen PPPK ini bisa secepatnya diselesaikan.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan yang menangani bidang reformasi birokrasi ini mengatakan bahwa perlu ada diskusi mendalam mengenai konsekuensi anggaran dalam proses penyusunan RPP tersebut.
Ia mencontohkan, pengangkatan 438.590 orang Tenaga Honorer Kategori-2 (THK-2) menjadi CPNS secara langsung tanpa ada tes berpotensi memiliki konsekuensi anggaran sebesar  36 triliun per tahun. Angka itu belum termasuk dana pensiun.

“Kalau kita mau berpikir rasional, maka penambahan anggaran sebesar itu jelas membutuhkan banyak pertimbangan," kata Yanuar menegaskan.

Ia mengungkapkan bahwa Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama kementerian terkait sedang menggodok 3 alternatif solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

Opsi pertama, kata Yanuar, membuka solusi CPNS 2018. Opsi ini bisa dipilih untuk penyelesaian isu krusial status tenaga honorer K-2 di bidang tertentu.

Kebijakan ini dilakukan secara hati-hati, berbasis pada proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BKD, BKN, Kepala Daerah serta Kementerian PANRB dengan supervisi dari BPKP.

"Sistem seleksi ini dapat dilakukan dengan aksi afirmatif antara lain membuka formasi CPNS untuk tenaga honorer dan uji kompetensi dasar dikompetisikan antar tenaga honorer yang tidak digabung dengan pelamar umum," kata Yanuar.

Opsi kedua, memberi status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Opsi ini, kata Yanuar, dari aspek tertentu lebih fleksibel dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia mencontohkan batas usia pelamar di atas usia 35 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Karena penerbitan PP tentang Manajemen PPPK dan Perpres tentang jabatan yang dibuka bagi PPPK menjadi sangat urgen karena menjadi payung hukum penyelesaian masalah ketidakjelasan status pegawai dan pengangkatan tenaga honorer," papar Yanuar.

Opsi ketiga adalah pendekatan Kesejahteraan. Opsi ini, kata Yanuar, bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS dan nantinya apabila PP Manajemen P3K sudah ditetapkan dan terimplementasi, juga tidak lolos seleksi PPPK.

"Untuk opsi pendekatan kesejahteraan ini, pemerintah sedang mengkaji dampak fiskal untuk meningkatkan dukungan tambahan transfer daerah lewat mekanisme Dana Alokasi Umum dari Kementerian Keuangan agar pemda dapat membayar gaji THK-2 sesuai Upah Minimum Regional (UMR)," kata Yanuar.

Yanuar menegaskan, pemerintah senantiasa melakukan berbagai simulasi untuk mencari jalan terbaik bagi guru honorer dengan menghitung estimasi setiap pilihan. Pertimbangan mengangkat kesejahteraan guru dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan menjaga standar guru.

"Ini upaya terbaik untuk semua tenaga honorer,” kata Yanuar sembari berharap agar guru honorer yang memenuhi syarat minimum mau melamar menjadi Guru PNS. 

Dibaca 158 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX