DPR Papua Akan Turunkan Tim Konsultasi Publik Raperda ke Lima Wilayah Adat | Pasific Pos.com

| 15 November, 2018 |

Emus Gwijangge. Emus Gwijangge.

DPR Papua Akan Turunkan Tim Konsultasi Publik Raperda ke Lima Wilayah Adat

Info Papua Written by  Jumat, 19 Oktober 2018 11:05 0
Rate this item
(0 votes)

Jayapura, - Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Emus Gwijangge mengakui, jika pihaknya telah membentuk lima tim untuk segera turun, guna melakukan konsultasi publik terhadap sejumlah raperda ke lima wilayah adat di Provinsi Papua.

"Mulai hari Senin minggu depan, ada 5 tim untuk turun ke wilayah adat Tabi, Ha Anim, Saireri, Laapago dan Meepago untuk konsultasi publik raperda,“ kata Emus Gwijangge kepada Wartawan, usai rapat Bapemperda, Kamis (18/10/18) siang.

Sejumlah raperdasus yang akan dilakukan konsultasi publik itu, lanjut Emus, diantaranya Raperdasus Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudayaan Masyarakat Adat Papua, Raperdasus Penyelenggaraan Keagamaan, dan Raperdasus Masyarakat Hukum Adat.

Selain itu, sambungnya, juga Raperdasi Pertambangan Rakyat di Provinsi Papua dan Raperdasus tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus.  

“Jadi setiap tim akan melakukan konsultasi publik terhadap raperdasus maupun raperdasi untuk mendapatkan tanggapan, masukan dari masyarakat maupun stakeholder,“ jelas Emus.

Emus mengungkapkan, hal itu untuk memantapkan raperdasus atau raperdasi yang diharapkan bisa dibawa ke persidangan non APBD agar menjadi regulasi yang juga mendapat saran dan masukan dari masyarakat akar rumput.

Bahkan kata Emus, jika Bapemperda DPR Papua berencana akan mengajukan 8 raperdasus/raperdasus dalam sidang non APBD DPR Papua nantinya.

Dari delapan raperdasus/raperdasi itu, diantaranya Raperdasus tentang Penyelenggaraan Keagamaan, Raperdasus Pembagian Dana Otonomi Khusus, Raperdasi Informasi dan Teknologi, Raperdasus Perlindungan Nelayan, Raperdasus Pertambangan Rakyat, Raperdasus Kependudukan.

 “Sehingga seiap anggota tim Bapemperda akan turun melakukan sosialisasi agar pembobotan atau masukan dari masyarakat, supaya itu menjadi referensi untuk kita pembahasan raperdasus/raperdasi itu bersama dengan OPD, kemudian dalam sidang non APBD bisa ditetapkan,“ paparnya.

Ia pun mengakui, kalau banyak raperdasus/raperdasi yang masuk, namun Bapemperda DPR Papua hanya  lebih fokus sekitar lima raperdasus/raperdasi.

“Jadi, tim pertama ini akan turun melakukan konsultasi publik terhadap lima raperdasus/raperdasi. Nanti, minggu depan lagi, akan ada tiga raperda lagi yang kita lakukan konsultasi publik. Jadi, semua ada 8 raperda yang akan didorong ditetapkan dalam rapat paripurna DPR Papua,“ ujar Emus.

Oleh karena itu, Emus berharap kepada masyarakat Papua bersama stakeholder yang ada di lima wilayah adat, agar dapat memberikan saran dan masukan kepada Bapemperda DPR Papua.

 "Kita harap, masyarakat bisa beri saran dan masukan, apalagi perdasus pembagian dana Otsus itu, apakah yang selama kemarin 80 persen dikirim ke daerah, dan 20 persen dikelola provinsi itu manfaatnya seperti apa?," imbuhnya.

Apalagi, selama ini, Otsus 80 persen itu dianggap besar, tapi kenyataan di lapangan tidak semua benar, sehingga dewan kali ini akan mengawal.

"Kemungkinan pembagian dana Otsus itu, apakah dirubah prosentasenya atau ditarik semua,“ terangnya.

Yang jelas tandas Emus Gwijangge, dalam penyusunan raperdasus/raperdasi ini, semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat Papua yang lebih diutamakan atau pro rakyat.

Read 93 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.