Anggota KPU Baru Harus Punya Kemampuan dan Kualitas | Pasific Pos.com

| 18 November, 2018 |

Emus Gwijangge. Emus Gwijangge.

Anggota KPU Baru Harus Punya Kemampuan dan Kualitas

Sosial & Politik Written by  Kamis, 18 Oktober 2018 07:24 0
Rate this item
(0 votes)

Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge menilai,  kinerja Tim Seleksi (Tmsel), baik Timsel 1 maupun Timsel 2, Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dalam merekrut anggota komisioner yang baru, sangat baik.

Namun, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pegunungan, Emus juga menghimbau kepada Timsel dari kabupaten/kota masing-masing, dapat bekerja secara independen dan tidak berhubungan dengan hal-hal lain atau pun karena ada kepentingan.

Sehingga lanjut Emus, nama-nama 10 besar yang sudah masuk, mereka bisa lihat kembali, bahwa itu adalah orang orang yang memang betul betul punya kemampuan dan punya kualitas, sehingga bisa menempatkan di 10 besar itu.

"Supaya KPID yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran  dia putuskan supaya 5 besar ini bisa masuk untuk menjadi anggota KPU nanti, yang bekerja secara independen," kata Emus Gwijangge saat ditemui di ruang kerja, Rabu (17/10/18).

Sebab kata Emus, dalam pelaksaan  Pilkada di sejumlah daerah, seringkali terjadi konflik dikarenakan KPU sebagai penyelenggara tidak menjalankan tugas secara independen, bahkan sering memihak kepada salah satu calon kandidat.

"Ini juga terjadi karena lemahnya anggota KPU yang tidak punya kemampuan tapi karena punya kepentingan politik sehingga orang itu ditempatkan di posisi tersebut, sehingga dia juga ikut bermain. Jadi demokrasinya itu betul betul dia mematikan dan akhirnya dampaknya kepada masyarakat, sehingga terjadi perang suku, konflik antar masyarakat dan lain-lain," ujarnya.

Oleh karena itu diharapkan, agar timsel  KPU satu dan timsel dua, mereka  betul betul tempatkam orang yang memang independen dan harus punya komitmen, sehingga yang terkait takut untuk melakukan hal hal yang melanggar aturan di internal KPU itu sendiri.

Ia pun meminta ahat KPUD di Pegubin, Nduga, Puncak Jaya dan masih ada beberapa daerah lagi yang ada di Pegunungan, jika menempatkan orang yang bertugas disana, harus dia sudah tahu karakter masyarakat disana dan dapat memahami masyarakat itu.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat dari daerah Pegunungan, Emus menghimbau, agar teman teman yang ditempatkam disana dapat bekerja dengan hati, jujur, netral dan tidak ada kepentingan ataupun titipan dari pejabat mana pun.

"Saya juga minta kepada teman-teman yang nusantara sebaiknya jangan ditempatkan di daerah pegunungan ini, sebaiknya kasih kesempatan kepada putra daerah untuk menjalankan tugas di daerahnya, kasih kesempatan kepada mereka untuk mengabdi di daerahnya sendiri, karena mereka yang tahu persis seperti apa karakter masyarakat disana," imbuhnya.

Menurutnya, jangan karena ada kepentingan lain atau karena nilainya dan juga karena titipan, sehingga tugas sesungguhnya diabaikan lalu tidak netral lagi.

"Akhirnya mereka  melanggar dari janji-janjinya untuk menjalankan tugasnya dengan tulus, dan jujur. Tapi kami Komisi I DPR Papua akan kawal ini sampai selesai. Sehingga saya harap tanggapan dari masyarakat dari 7 kabupaten dapat terwujud, agar timsel dapat bekerja secara profesional, sehingga di daerah itu tidak ada masalah, "jelasnya.

"Intinya bahwa anak-anak daerah yang punya kemampuan, itu yang harus di kasih lapangan pekerjaan, dan diberi kesempatan untuk menjadi anggota KPU," tekannya.

Hanya saja kata Emus,  kedepannya, jika terjadi kepentingan politik, masyarakat jangan di korbankan. Makanya dalam perekrutan ini 100 persen dikasih kesempatan untuk orang asli Papua.

Emus menambahkan, kalau KPU-nya sudah oke dan anak-anak ini punya kemampuan, maka mereka bisa bekerjasama dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat, supaya kedepannya, mereka dapat menunjukkan bahwa memang orang orang Papua punya kemampuan yang punya loyalitas yang bisa merekrut dalam lembaga independen.

"Jadi tidak asal menempatkan orang disana dan asal main perintah, yang ada masyarakat banyak yang jadi korban karena anggota KPU ketika menjalankan tugasnya tidak independen atau netral," tutup Emus

Read 111 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.