Rumbino : Sebelum Membangun, Harus Patuhi Aturan dalam IMB | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Rumbino : Sebelum Membangun, Harus Patuhi Aturan dalam IMB

Papua Barat Penulis  Rabu, 17 Oktober 2018 11:01 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP - Pembangunan rumah, hotel maupun ruko begitu pesatnya terjadi di kabupaten kota di Papua Barat, khususnya di kota Manokwari. Namun sayangnya, pembangunan itu belum memperhatikan kondisi lingkungan yang ada, terutama hutan mangrove.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Rudolf E. Rumbino menilai, pesatnya pembangunan tanpa didasari aturan dalam lingkungan, akan dapat mengubah ekosistem.

Ironisnya, kata dia, pembangunan tanpa memerdulikan aturan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) malah dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat daerah. “Saat masih di dinas PU saya pernah bertanya kepada stafnya yang mengurus IMB. Jawabanya, pejabat kita sendiri banyak yang rumahnya dibangun, tapi tidak urus IMB, jadi kita mau terapkan aturan bagaimana?”, tukasnya.

Rumbino mengungkapkan, sebenarnya sudah ada aturan terkait mendirikan bangunan. Seperti tidak boleh mendirikan bangunan terlalu dekat dekat bibir sungai, atau melakukan reklamasi pantai. Alasannya, selain yang bersangkutan agar tidak terkena bencana, juga untuk menata atau diiperbaiki, serta menghambat proses pembangunan.

Bagi instansi yang menangani pemberian IMB, sambung dia harus benar-benar menerapkan aturan yang berlaku. “Pengurusan IMB adalah wewenang penuh Bupati. Jadi Bupati dan jajarannya harus benar benar memperhatikan hal tersebut, sehingga pembangunan di Kabupaten/kota yang ada di Papua Barat ini tertata rapi dan indah,” sebutnya.

“Terkait penimbunan atau reklamasi laut, itu ada aturannya sendiri berdasarkan peraturan pemerintah, melalui Menteri Perikanan dan Kelautan. Kalau ada yang mereklamasi laut, mereka juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Tergantung luasan dan kawasannya,” imbuhnya.

Ia meminta, agar tidak asal menimbun, tetapi harus memahami lebih dulu aturannya, supanya kedepannya tidak terkena masalah hukum. Pada kesempatan ini, Rumbino menghimbau, agar Dinas Lingkungan Kabupaten/kota yang ada di Papua Barat.

Bagi pembangunan yang sifatnya dapat merusak lingkungan atau menyalahi aturan, Ia meminta agar segera koordinasikan dengan SKPD terkait, atau pimpinan mereka di Daerah. “Saya tekankan lagi, segala sesuatu aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan darat maupun laut, kalau ditemukan segera bertindak, dengan cara koordinasikan dengan pimpinan atau SKPD terkait. jangan didiamkan,” Ucap, Rudolf. [CR46-R3]

Dibaca 295 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.