Ngadu ke DPRD, Bupati akan Mutasi Sejumlah Perawat RSUD Manokwari | Pasific Pos.com

| 18 November, 2018 |

Ngadu ke DPRD, Bupati akan Mutasi Sejumlah Perawat RSUD Manokwari

Papua Barat Written by  Selasa, 16 Oktober 2018 12:23 0
Rate this item
(0 votes)

Manokwari, TP – Puluhan perawat RSUD Manokwari mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Manokwari untuk mengadukan tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Senin (15/10).

TPP itu terdiri dari 3 item, yakni uang lauk pauk, insentif rutin, dan dana Otonomi Khusus (Otsus). Menurut salah satu perawat senior di RSUD Manokwari, B. Hutagalung, mereka mengadu ke DPRD karena hak-hak para perawat selama 10 bulan belum dibayarkan.

“Kalau TPP digabung menjadi satu, yang biasa sudah kita terima dana Otsus, kalau dokter spesialis Rp. 10 juta, dokter umum Rp. 6 juta, sedangkan perawat yang golongan III hanya Rp. 900.000. Apakah ini relevan, tapi setiap hari 24 jam ada di rumah sakit. Kalau kita ambil porsi kita hanya merawat, otomatis dokter harus 24 jam. Itu yang jadi persoalan,” katanya di DPRD Kabupaten Manokwari, kemarin.

Diungkapkan Hutagalung, pihaknya menuntut Pemkab Manokwari membayar insentif secara rutin berupa uang lauk pauk dan dana Otsus, karena sudah 10 bulan tidak dibayarkan.

“Kita kan perawat melayani, masih ada hati nurani untuk melayani, tapi ini sudah keterlaluan. Namanya, ter, sudah berlebihan, sudah 10 bulan,” ujarnya.

Akibat tak kunjung dibayarkannya hak para perawat, kata Hutagalung, pihaknya kesulitan membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak, terutama yang sedang menimba ilmu di luar Papua.

Menurutnya, jumlah karyawan RSUD Manokwari sebanyak 428 orang, tetapi hanya sebagian yang mengadu ke DPRD, karena mereka sudah terhimpit kebutuhan.

Untuk mengadukan haknya, ia mengatakan, pihaknya menutup semua loket pelayanan di poli-poli, sedangkan untuk pasien darurat di UGD tetap dibuka 24 jam. “Tetap dilayani di UGD. Pasien yang sudah durarat juga tetap dirawat,” tegas Hutagalung.

Ditambahkannya, tuntutan para perawat harus dijawab hari ini (kemarin) dan jika tidak, akan dampaknya lebih besar lagi. “Kalau tuntutan tidak ditanggapi pemda, perawat akan tetap mogok,” kata dia.

Menanggapi pengaduan ini, anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Romer Tapilattu mengatakan, DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan ini. Apabila sudah 10 bulan tidak dibayarkan, dia mempertanyakan perasaan pemda.

“Kita panggil saja orang-orang yang berkompeten di dalamnya yang pengambil keputusan. Kemudian, DPR akan tanya, bapak di RSUD itu TPP, Otsus, tetek-bengek, kenapa tidak dibayar? Padahal, mereka punya undang-undang, kemudian punya tunjangan, kok 10 bulan tidak dibayar? Punya rasa atau tidak? Bapak Bupati punya rasa atau tidak? Bapak Kepala Dinas Kesehatan punya rasa atau tidak? Masa sudah 10 bulan berteriak-teriak, ini tidak dibayar-bayar,” terang Tapilattu.

Untuk itu, ia sependapat dengan Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Dedy S. May yang mengusulkan untuk memanggil pihak terkait untuk mengkonfirmasi perihal ini.

Sementara Ketua DPRD, mengatakan, pertemuan akan dilanjutkan besok dengan menghadirkan pihak-pihak terkait dalam masalah itu, seperti Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur dan Sekretaris RSUD Manokwari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bappeda, dan Kepala BKD.

Ia menyarankan pertemuan dilaksanakan hari ini, Selasa (16/10), tetapi pelayanan terhadap pasien di RSUD Manokwari tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, permintaan itu ditolak para perawat.



Bupati akan Mutasi


Menanggapi aksi ke DPRD Manokwari itu, Bupati Manokwari, Demas P. Mandacan menegaskan, dirinya akan memutasi para perawat RSUD Manokwari yang menyampaikan persoalan ini ke DPRD, bukan langsung kepada dirinya.

Menurut Mandacan, tuntutan mereka sudah diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018. “Ini kan lagi sementara diproses. Terus mereka langsung lakukan aksi ke DPRD dan beberapa ruangan ditutup,” ungkap Bupati kepada para wartawan di Hotel Valdos, Manokwari, Senin (15/10).

Diutarakannya, nama-nama perawat yang melakukan aksi ke DPRD sudah dikantonginya dan mereka akan dimutasi dari RSUD Manokwari. “Ini konsekuensi yang akan saya berikan. Jadi, dalam waktu dekat, nama-nama ini akan saya mutasikan dari rumah sakit, daripada mereka menjadi virus di rumah sakit,” tegas Bupati.

Ditegaskan Mandacan, seharusnya pelayanan di poli-poli rumah sakit tidak ditutup, karena hak para perawat sedang diproses. Di samping itu, Mandacan mengatakan, pengaduan ke DPRD tidak tepat, karena hak para perawat sudah diakomodir.

Menurutnya, para perawat boleh mengadu ke DPRD jika Pemkab Manokwari menolak membayar hak-hak mereka, tetapi hak mereka sudah diakomodir dalam APBD Perubahan 2018. “Ini uang negara, tidak bisa copot begitu saja untuk kasih. Ada proses dan mekanisme yang harus dilewati,” terang Mandacan.

Ia menjelaskan, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, tidak dibahas DPRD dan Pemkab Manokwari, sehingga pelaksanaannya memakai peraturan bupati (perbup). Untuk itu, jelas Bupati, setelah APBD Perubahan 2018 dievaluasi Pemprov Papua Barat dan dikembalikan, baru hak para perawat dibayarkan.

“Mereka lakukan tindakan yang ini saya tidak takut, tapi langkah saya ke depan, besok saya akan lakukan mutasi mereka, baik yang kepala ruangan, saya ganti. Saya kasih pindah,” ancam Bupati.

Bukan itu saja, ia mengingatkan para tenaga honor di RSUD Manokwari supaya tidak terpengaruh, karena tenaga honor justru gampang dicopot. “Saya berharap honorer jangan ikut terpengaruh. Honorer itu tahu, harus bekerja saja, tidak ikut pengaruh yang ASN dan yang provokator, ya kami akan singkirkan, tidak terlalu lama. Mungkin dalam bulan ini saya akan kasih keluar,” tandas Mandacan.

Ditanya berapa nama perawat yang melakukan aksi ke DPRD dan akan dimutasi, Bupati mengaku banyak dan datanya sudah diperolehnya dari DPRD Kabupaten Manokwari. “Saya akan ambil satu per satu. Jumlah mereka 40-an orang, tapi nanti ada beberapa ini yang saya akan kasih keluar. Saya kasih pindah. Jadi seperti itu,” ujar Bupati.

Dirinya mengaku sudah melihat langsung kondisi di RSUD Manokwari. Dalam peninjauannya, kata Bupati, beberapa poli ditutup, termasuk pintu depan, tetapi pelayanan terhadap pasien tetap berjalan.

“Tuntutan mereka itu saja, soal TPP, tidak ada yang lain, tapi tidak tahu alasan mereka, padahal kami sudah akomodir dalam APBD Perubahan 2018. Ini sekarang tujuan mereka ke DPRD ada apa,” kata Bupati dengan nada tanya. [BNB-R1]

Read 170 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.