I Ketut : ”Sub Penyalur Bukan Bisnis” | Pasific Pos.com

| 23 January, 2019 |

I Ketut : ”Sub Penyalur Bukan Bisnis”

Papua Selatan Penulis  Senin, 15 Oktober 2018 12:08 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

MERAUKE,ARAFURA,-Kasubdit Pengaturan Distribusi BBM BPH Migas, I Ketut Gede Aryana mengemukakan, perlu ada pemahaman terlebih dahulu terkait dengan konsep dasar bahwa sub penyalur itu bukan usaha atau bisnis melainkan bentuk implementasi dari sistim titip beli. Jika untuk jenis minyak tanah berlaku harga eceran tertinggi maka untuk sub penyalur lebih kepada komponen ongkos angkut. Selain itu untuk bisa menjadi sub penyalur harus melalui dua tahapan yaitu tahapan sebelum implementasi sub penyalur itu sendiri serta tahapan untuk melalui seluruh persyaratan sebagai sub penyalur.

Dijelaskan bahwa ada keterkaitan antara program BBM satu harga dengan sub penyalur dimana untuk dasar hukum program BBM satu harga adalah Permen 36 Tahun 2016 dengan target untuk seluruh Indonesia yang dicanangkan Presiden hingga tahun 2019 sebanyak 160 penyalur. Masih banyak daerah yang belum tercover oleh penyalur namun untuk di Indonesia Bagian Barat memang sudah sangat banyak sedangkan untuk di bagian tengah dan timur masih sangat minim. Faktor yang menjadi penyebabnya karena belum ada aspek keekonomian namun Presiden sangat gencar untuk mencanangkan program BBM satu harga guna mengcover daerah tersebut.

Meskipun begitu, faktanya hingga sekarang tetap saja masih belum bisa tercover secara keseluruhan seperti halnya yang terjadi di Papua. “Oleh sebab itu sambil menunggu adanya aspek keekonomian, kita berupaya untuk mengupayakan operasionalnya sub penyalur terlebih dahulu. Begitu sub penyalur ini ekonominya sudah terbentuk atau sudah maju pasti akan tetap ditingkatkan statusnya menjadi penyalur,”jelasnya pada sosialisasi implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan penerapan BBM satu harga secara nasional di Swiss-Belhotel belum lama ini.

Lebih lanjut dikemukakan, jika ada sekelompok masyarakat ketika membeli BBM harus menempuh jarak yang cukup jauh hingga puluhan bahkan ratusan kilometer tentu akan sangat menyulitkan. Oleh sebab itu daripada mengambil BBM di pihak penyalur, SPBU atau APMS yang jauh maka dapat dipermudah dengan menitipkan pada satu pihak dengan tetap memperhitungkan besar ongkos angkut yang dikenakan. Jadi konsep yang diterapkan adalah sistem titip beli bukan sistim bisnis. Pasalnya, jika sudah fokus dengan penerapan sistim bisnis maka yang bersangkutan harus memiliki ijin usaha niaga terlebih dahulu.

Sementara itu Biro Hukum Kementerian SDM Republik Indonesia, Muhidin mengungkapkan bahwa terkait dengan regulasi untuk  BBM dan gas bumi maka di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi , dalam pasal 8 telah mengamanatkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM di seluruh NKRI. Jadi BBM harus tersedia dan terkait dengan hal ini ditindak lanjuti dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Telah disebutkan bahwa badan usaha niaga umum BBM dalam mendistribusikan minyak dan gas bumi dapat menunjuk penyalur.

Dibaca 104 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX