Dewan Dukung Pembentukan Tim Emergency Respon | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge. Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge.

Dewan Dukung Pembentukan Tim Emergency Respon

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 10 Oktober 2018 23:29 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura, - Rencana pembentukan Tim Tanggap Darurat Tingkat Provinsi Papua atau Province Emergency Respon yang disepakati oleh Pemprov Papua bersama Forkompinda Papua dan Forum Komunikasi Umat Beragama dan tokoh masyarakat, beberapa hari lalu, tampaknya mendapat dukungan dari salah satu Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge.

Tim itu dibentuk untuk mengangani konflik sosial yang terjadi di wilayah Papua, terutama di Pegunungan Tengah Papua belakangan ini.


"Ya kami sangat setuju dan mendukung pembentukan Tim Tanggap Darurat itu,“ kata Emus Gwijangge ketika dihubungi lewat via telepon, Rabu (10/10/18).


Hanya saja, legislator Papua ini menyarankan agar tim itu sebelum turun menangani konflik, lebih dulu harus mencari dan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahannya pemicu konflik tersebut.


Bahkan, Emus berharap ada dialog antara tim tersebut dengan kepala daerah pada 29 kabupaten/kota di Papua agar akar masalahnya dapat diketahui bersama.


“Mungkin saja salah satu akar permasalahannya, karena kebijakan mereka tidak pro rakyat. Itu membuat dampaknya masyarakat terlibat konflik dimana-mana. Jadi, akar masalahnya harus diketahui dulu,“ tandasnya.


Apalagi kata Emus, kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah itu, setelah dilantik, tapi belum merangkul lawan-lawan politiknya, sehingga hal itu bisa saja sering timbul permasalahan yang sebenarnya dipicu karena dendam politik.


Namun ia berharap, tim segera mengambil data di lapangan, terutama di daerah Penungan Tengan Papua. Sebab
itu salah satu faktor utama konflik itu terjadi.


"Jadi saya kira masalah kebijakan kepala daerah itu saja, tidak kena sasaran, tidak obyektif ke masyarakat, sehingga tidak diterima masyarakat hingga akhirnya terjadi konflik termasuk perang,“ jelasnya.


Selain itu lanjut Emus, konflik yang terjadi tak lain karena akibat dendam politik, sehingga ketika terjadi masalah sepele saja, akhirnya meledak menjadi konflik, bahkan terjadi perang antar kelompok yang mengakibatkan korban nyawa bagi rakyat dan harta benda.


“Jadi, akibat dendam politik itu, maka masalah sepele saja bisa jadi pemicu atau meledak jadi konflik. Itu sama saja memelihara bom waktu,“ ketus Emus Gwijangge.


Untu itu, ia meminta DPRD di kabupaten terutama di Pegunungan Tengah Papua juga harus proaktif melihat situasi dan kondisi terutama terjadinya konflik antar warganya itu.


“Jadi mereka harus merespon baik konflik yang terjadi dan mendukung tim yang dipimpin langsung pak gubernur,“ tekannya. (Tiara)

Dibaca 74 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.