Wagub Minta Hukum Positif Harus Ditegakkan Di Papua | Pasific Pos.com

| 15 December, 2018 |

Wakil gubernur Papua, Klemen Tinal Wakil gubernur Papua, Klemen Tinal

Wagub Minta Hukum Positif Harus Ditegakkan Di Papua

Info Papua Penulis  Selasa, 09 Oktober 2018 20:31 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua meminta agar pihak penegak hukum di Papua pada khususnya Kepolisian agar bertindak tegas dengan mengedepankan penegakan hukum positif bagi penanganan konflik yang selama ini terjadi di Papua.

Hal tersebut diutarakan Wakil gubernur Papua, Klemen Tinal usai menggelar rapat koordinasi forkopimda di Mapolda Papua, Selasa (9/10) siang.


Menurut Klemen,Pihak kepolisian merupakan ujung tombak dalam menjalankan proses hukum positif di republik ini, sehingga dalam penangana konflik yang terjadi di Papua maka Polda Papua dalam hal ini harus memproses setiap oknum masyarakat yang terbukti melanggar hukum dengan positif.


"Adat yang tidak benar yang bertentangan dengan hukum positif apalagi agama itu tidak boleh ada. Membunuh memperkosa menganiaya yang sekarang terjadi itu bukan adat, itu biadab. Jadi polisi penegak hukum jangan memberi pembenaran terhadap orang-orang ini. Harus diproses supaya orang orang baik tidak rusak karena satu kotoran ini," tegasnya.


Dirinya pun menerangkan, selama ini masyarakat yang ada di papua mengerti dan peham tentang hukum positif yang berlaku, namun selama ini seakan-akan malas tau, sehingga dirinya meminta masyarakat untuk tidak menjadikan hukum adat sebagai tempat perlindungan atas segala tindakan melanggar hukum.


"masyarakat di papua sudah paham, tapi dia coba coba tidak paham. Bukan celah, dia tau dia salah. Selalu bersembunyai di hukum adat itu. Masyarakat harus ikut hukum psotif, dan kepada siapa yang melanggar hukum harus diproses tanpa diberi ampun,” terangnya.


Pria yang kini menjabat sebagai wakil gubernur provinsi Papua dua Priode ini pun meminta agar masyarakat tidak bertikai, mengingat apa yang dilakukan sangat berdampak buruk dengan adanya korban jiwa selain itu juga tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada.


“Semua ada proses dan ada penegak hukumnya sehingga apa yang dilakukan tidak ada manfaatnya, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau pertikaian,” tuturnya.

Dibaca 106 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.