Provinsi Papua dan Papua Barat Komitmen Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan | Pasific Pos.com

| 16 February, 2019 |

Provinsi Papua dan Papua Barat Komitmen Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Papua Barat Penulis  Senin, 08 Oktober 2018 16:39 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemprov Papua Barat berinisiatif dan berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah masing-masing. Ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat.

Nota kesepahaman ditandatangani Asisten II Setda Provinsi Papua, Noak Kapisa mewakili Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada awal pembukaan International Conference on Biodiversity and Creative Economy of Papua (ICBE) ke-3 di tanah Papua 2018 di Gedung Auditorium TP PKK, Arfai, Manokwari, Minggu (7/10).

Kapisa menegaskan, keselarasan dan kesinkronisasian kebijakan dan implementasi pembangunan berkelanjutan diharapkan dimulai dari Pemerintah Pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota dengan melibatkan masyarakat adat secara partisipatif.

“Pemprov Papua telah berinisiatif dan berkomitmen tinggi mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dimana ini sejalan dengan pembangunan yang berjalan di Papua untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata Asisten II.

Ditambahkannya, upaya menjaga dan memelihara sumber daya alam untuk generasi mendatang, menjadi prioritas utama, sebagaimana visi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua pada 2100 menjadi dasar visi pembangunan Provinsi Papua periode 2018-2023.

“Bagi kami Provinsi Papua, tanah adalah ibu. Ungkapan ini menggambarkan hutan dan alam Papua yang kaya akan sumber daya alam, senantiasa menyediakan kebutuhan dan perlindungan layaknya seorang mama memberikan perlindungan dan kehangatan bagi anak-anaknya,” papar Kapisa.

Lanjut Asisten II, pada 2100 mendatang, kebahagiaan dan kualitas hidup seluruh masyarakat di tanah Papua akan berada pada tingkat setinggi-tingginya yang adil dan beradab, bersamaan dengan pencapaian itu, maka kondisi alam Papua harus tetap lestari, terjaga, dan melimpah.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat mengaku, di awal menjabat, dirinya telah membuat komitmen besar, kompleks, dan penuh tantangan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

“Bagi saya tidak ada pilihan untuk membangun Papua Barat dengan biasa-biasa saja, dimana banyak SDA akan terkuras dan kerusakan alam Papua akan meningkat serta masyarakat Papua akan tersikir atau memilih melakukan perubahan mendasar dengan melakukan pembangunan ekonomi, pelestarian alam dan ekosistem dengan memberikan kemungkinan lebih besar bagi masyarakat Papua untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sebagaimana dimaksudkan dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat,” terang Gubernur.

Menurut Mandacan, apabila dirinya membangun dengan biasa-biasa saja, tidak akan membawa perubahan dan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan alam tanah Papua yang indah dan unik. Oleh sebab itu, ia mengaku tidak ada pilihan terkecuali mendorong pembangunan yang menghasilkan pelestarian sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang memberi dampak serta manfaat bagi masyarakat.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi saya yakin dengan kesungguhan hati serta dukungan Pemerintah Pusat dan partisipasi masyarakat, serta dukungan mitra pembangunan akan mencapai tujuan yang kita maksud,” ujarnya.

Langkah nyata yang dilakukan, rinci Mandacan, yakni membuat revisi RTRW dengan tujuan menetapkan 70 persen menjadi kawasan konservasi dan pelestarian, mengusulkan landasan hukum pembangunan berkelanjutan dalam bentuk raperdasus sebagaimana diamanatkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Kemudian, Raperdasus tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat, menjajaki kemungkinan pengusulan dan penambahan status kawasan konservasi, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengusulan kawasan konservasi baru tentang kawasan ekonomi hijau, pemberian kawasan konservasi hutan alam untuk kegiatan pertanian.

Di samping itu, kata Mandacan, mengusulkan kegiatan pendanaan yang dimasukkan dalam faktor luas kawasan hutan sebagai salah satu indikator pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat, termasuk menjajaki kemungkinan menerima bantuan langsung dari pihak luar negeri guna mendukung kegiatan konservasi serta pembangunan berkelanjutan.

“Kami juga berkomitmen tetap menjaga dan meningkatkan hutan lindung yang ada. Di samping itu, kami merencanakan pembangunan museum sejarah alam tanah Papua di Manokwari yang merupakan miniatur konservasi sebagai tempat pembelajaran bagi generasi muda, baik pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum,” tambah dia.

Ditegaskan Mandacan, pembangunan berkelanjutan adalah solusi tepat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang dapat dilanjutkan dengan mengusulkan ke Presiden dan kementerian terkait guna memasukkan luas hutan dan laut yang telah dikonservasi dalam proses pengalokasikan DAU dan DAK.

“Kami juga mendukung kebijakan Presiden untuk moratorium izin perkebunan Kelapa Sawit dan sedang melakukan review terhadap izin-izin perkebunan,” tandas Guberbnur.[FSM-R1] 

Dibaca 280 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.