Gubernur : Penerimaan CPNS di Papua offline | Pasific Pos.com

| 18 October, 2018 |

Gubernur Papua, Lukas Enembe Gubernur Papua, Lukas Enembe

Gubernur : Penerimaan CPNS di Papua offline

Headline Penulis  Senin, 08 Oktober 2018 08:25 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

"Presiden Mengerti Orang Papua"

 

JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan tes penerimaan CPNS di Papua secara offline dan tidak mengikuti tes online yang diberlakukan secara nasional.

Ucapan terima kasih ini disampaikan Gubernur Lukas kepada pers usai bertemu Presiden di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/10) malam.


Dalam pertemuan tersebut, Gubernur tak sendiri namun ditemani oleh rombongan Bupati Walikota se-Papua.


"Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyatakan memang perlu ada kekhususan bagi orang asli papua. Beliau menyetujui pelaksanaan tes CPNS di Papua dilakukan secara offline. Oleh karenanya beliau nanti akan memerintahkan Kemenpan RB untuk menindaklanjuti terkait mekanismenya," ungkap Gubernur.


"Kami berterima kasih bapak presiden sudah mengerti hati dan pikiran orang papua,"ucapnya.


Gubernur Papua dua periode ini berharap, Kemenpan RB segera menindaklanjuti pernyataan Presiden tersebut. Agar pelaksanaan tes CPNS di Papua bisa segera dilaksanakan.


Sebelumnya, Gubernur dan para Bupati Walikota se-Papua menyatakan sikap menolak pelaksanaan tes CPNS secara online dan meminta dilakukan secara offline dikarenakan kondisi daerah Papua yang tidak semuanya dapat mengakses jaringan internet. Mereka juga meminta keputusan tentang CPNS ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lalu untuk formasinya juga diminta ada kekhususan termasuk bagaimana mengakomodir para tenaga honorer Kategori 2(K2) untuk diangkat menjadi PNS. Sebab selama ini dinilai tidak mengakomodir orang asli Papua.


Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Gubernur juga menyampaikan terkait persiapan pelaksanaan PON 2020 di Papua bagaimana progress dan kekurangannya.


"Untuk pembangunan Stadion Utama sudah mencapai 75 persen, beberapa venue yang sudah dibangun kita laporkan. Kita mohon dukungan dana dari APBN. Kita meminta Presiden agar dana infrastruktur di Otsus jangan hanya untuk infrastruktur tapi kami minta alihkan untuk pembangunan PON,"bebernya.


Dari usulan usulan tersebut, ungkap Gubernur Lukas, semuanya didukung oleh Presiden. “Tentunya ini dukungan yang sangat luarbiasa,"tandasnya.


Sementara Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua, Yigibalom, SE.M.Si mengatakan usulan pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua dan seluruh kabupaten/kota 2018 dengan cara offline atau manual ialah menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan dan distribusi SDM Orang Asli Papua secara merata di seluruh wilayah.


“Sampai hari ini, di Papua, ada suku tertentu, keluarga tertentu di wilayah tertentu yang belum satu pun jadi PNS. Dan ketika dia diperlombakan dengan tingkat kemajuan (melalui media online—Red.) maka ia akan terus tersingkir dalam sejarah bangsa ini. Yang bisa bagi kue ini secara adil ya kepala daerah. Tetapi tentu saja mulai dari sekarang, kita akan persiapkan agar ke depan orang Papua bisa bersaing secara nasional dan globar,” kata Befa.


Menurut Befa, kendati dilakukan secara offline, tentu saja kuota kebutuhan PNS di Papua tetap melibatkan orang luar atau non Papua, terutama di bidang-bidang teknis.


“Para dokter dan tenaga kesehatan, para guru, yang setia mengabdi di Papua dari suku mana saja, punya kesempatan yang sama mengikuti test CPNS. Porsinya tentu pemerintah daerah yang tahu, siapa-siapa yang layak, yang melayani sepenuh hati hari ini, dan mereka layak tinggal dan mengabdi di Papua,” ujar Befa.


Untuk itu, kata Befa, dalam waktu dekat, Gubernur dan Kementerian PAN RB akan melakukan regulasi bagaimana tata cara penerimaan secara manual tersebut.


“Jadi tunggu saja, tata cara manualnya akan disepakati, tanggalnya akan diumumkan. Tentu saja waktu pelaksaan tidak bersamaan dengan test online daerah lain. Segera, dalam waktu secepatnya. Kita berharap para staf gubernur khususnya SKPD terkait bisa bekerja lebih cepat,” tegas Ketua DPC Demokrat Lanny Jaya ini.


Sementara terkait tenaga honorer K2 di Papua yang tengah menunggu proses pengangkatan menjadi CPNS, Befa menjelaskan hal tersebut juga telah disampaikan oleh gubernur Papua dalam rapat tertutup dengan Presiden.


“Intinya, kami bersama gubernur sudah menyampaikan isi hati para pencari kerja, terutama orang Asli Papua kepada Presiden tentang mekanisme test CPNS manual atau offlaine. Dan Presiden sudah memerintahkan kepada jajarannya dan kementerian terkait agar mengakomodir usulan pemerintah dan masyarakat Papua itu. Dan semua akan diatur di daerah,” tegasnya.


Sementata itu Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib atas nama rakyat Papua, khususnya Orang Asli Papua mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengakomodir usulan pemerintah dan masyarakat Papua dalam hal test CPNS secara manual.


“Dalam kesibukan dan agenda kerja yang padat, Pak Presiden masih menerima kami tadi malam. Dan respon beliau sangat luar biasa. Aspirasi masyarakat yang kami terima di MRP maupun DPR Papua terkait seleksi penerimaan CPNS secara offline langsung disetujui beliau. Presiden juga langsung memerintahkan Menteri Sekretaris Negara untuk segera bersurat kepada Menpan RB, gubenur Papua dan para bupati/walikota se-Papua agar tahun ini penerimaan CPNS di Papua dilakukan secara offline,” kata Timotius.


Timotius berharap dengan adanya kepastian test CPNS secara offline, pihak penyelenggara terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua dan seluruh kabupaten/kota harus bekerja professional dan melaksanakan test itu secara terbuka atau transparan tanpa unsur KKN.


“Supaya ketika diumumkan tidak masalah. Para pencari kerja yang ingin test CPNS hari ini sangat banyak. Jadi harus diakomodir baik oleh para bupati/walikota sesuai kuota yang diterima dari Pemerintah Pusat,” tegas Timotius.

Dibaca 520 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.