Isu Pemekaran Jelang Pileg, Dinilai Hanya Nyanyian Klasik | Pasific Pos.com

| 16 February, 2019 |

John NR Gobai ( Foto Tiara/Pasific Pos) John NR Gobai ( Foto Tiara/Pasific Pos)

Isu Pemekaran Jelang Pileg, Dinilai Hanya Nyanyian Klasik

Sosial & Politik Penulis  Kamis, 04 Oktober 2018 23:09 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

 

Jayapura, - Anggota DPR Papua 14 kursi dari wilayah adat Meepago, John NR Gobai menilai munculnya isu pemekaran menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2018, hanya nyanyian klasik yang terus dimunculkan di momen itu.

Padahal, kata John Gobai, semua orang sudah tahu bahwa pemakaran di Papua itu, menjadi aspirasi rakyat, sehingga harus dilihat apakah aspirasi itu betul-betul dari rakyat atau dari kelompok tertentu.


“Jadi itu kita apresiasi saja, tapi kita kan semua tahu, Presiden Jokowi sampai hari ini masih mengatakan bahwa melakukan monitorium untuk pemekaran karena ke depan keuangan negara tidak dapat membiayai sebuah daerah otonom yang baru,“ kata John Gobai kepada wartawan di DPR Papua, Kamis (4/10/18).


Bahkan ketus John Gobai, nyanyian pemekaran ini sering dinyanyikan saat-saat menjelang pemilu legislatif atau pemilihan presiden.


“Saya kira tokoh-tokoh yang menyuarakan pemekaran ini, bagusnya itu disuarakan pada waktu-waktu yang lain, itu jauh lebih tepat. Karena bukan hanya saya saja, tapi banyak pihak juga menilai bahwa inikan nyanyian jualan menjelang pileg atau pilpres,“ bebernya.


Menurut Jhon Gobai, masyarakat Papua saat ini sudah cerdas untuk menilai bahwa setiap ada moment-moment menjelang Pileg atau Pilpres itu, selalu isu-isu pemekaran dinyanyikan.


Karena itu, John Gobai minta kepada pihak-pihak, supaya akan lebih baik mendorong isu isu yang lain, yang riil ditengah-tengah masyarakat. Seperti isu tentang penyelesaian pelanggaran HAM, isu tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua, isu tentang masyarakat adat, isu tentang kehutanan dan lainnya.


“Itu akan jauh lebih baik, menjawab permasalahan yang riil ditengah-tengah masyarakat atau menjawab kebutuhan utama masyarakat, ketimbang kita menjual isu yang sudah terlalu lazim orang nyanyikan terus di waktu yang sama,“ tuturnya.


John Gobai mencontohkan, menjelang pemilu 2019, isu pemekaran juga akan dinyanyikan. Seperti contoh di Teluk Saireri sekarang dulu Teluk Cenderawasih, sekarang ganti nama lagi. Namanya Kepulauan Saireri.


Ia menilai, pemekaran sesungguhnya itu mungkin agenda yang tidak terlalu perlu, mestinya lebih bagus kepedulian pemerintahan di kabupaten/kota yang ada dengan membangun secara benar-benar, yakni dievaluasi dulu pembangunan yang ada, pemerataan pembangunan dan pastikan agar pembangunan dapat menyentuh kepada masyarakat secara merata.


“Tidak ada daerah yang dianak-emaskan, tidak ada daerah yang dianak-tirikan, atau mungkin tidak kasih suara di Pilkada. Nah ini yang mungkin kita harus betulkan. Pemimpin itu pelayan, bukan penguasa di daerah. Ini kan bukan kerajaan jadi dia harus melayani masyarakat secara merata,“ tandas Gobai.


Seperti di Supiori lanjut Gobai, itu sebenarnya kabupaten yang tidak layak untuk dijadikan kabupaten, karena penduduknya hanya 26 ribu jiwa dan Waropen juga tidak maju-maju.


Padahal, kata John Gobai, jika menggunakan akses lewat jalan laut, itu kan sebenarnya bisa membawa barang yang dalam jumlah yang lebih besar, tapi pemerintah daerah yang tidak begitu serius membangun daerahnya.


“Nah ini yang harus mereka lebih seriusi ketimbang berpikir untuk mendorong sebuah provinsi. Karena mendorong sebuah provinsi itu kan menjadi beban dari kabupaten karena harus menyumbang dan ini beban bagi provinsi yang lama,“ jelasnya.


Menurutnya, lebih baik memaksimalkan pembangunan daerah yang ada demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.


Oleh karena itu, Jhon Gobai meminta masyarakat harus hati-hati. Pasalnya isu pemekaran itu hanya jualan menjelang Pileg atau Pilpres saja.


Apalagi, ungkap John Gobai, jika pihaknya juga mendapat informasi bahwa kelompok yang dahulu mendorong pemekaran provinsi, sering minta sumbangan di masyarakat.


“Itu artinya, membebankan masyarakat, karena memang tidak didorong oleh pemerintahan induk. Jadi dari kantor ke kantor minta-minta sumbangan. Ini besok mau minta sumbangan kepada siapa lagi ini?. Tapi kalau aspirasi ya kita hargai aspirasinya tapi jangan juga aspirasi ini jadi jualan. Jadi jangan karena keinginan, ini jadi jualan," ketus Jhon Gobai.


Apalagi tambah John Gobai, sebenarnya ini bukan aspirasi juga, karena ini keinginan yang diramu menjadi sebuah jualan menjelang Pileg dan Pilpres 2019 karena riil bahwa ada moratorium presiden. (TIARA)

Dibaca 244 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.