DPR Papua Sesalkan Pernyataan Menteri PAN RB | Pasific Pos.com

| 15 November, 2018 |

Yonas Alfons Nussy. Yonas Alfons Nussy.

DPR Papua Sesalkan Pernyataan Menteri PAN RB

Headline Written by  Selasa, 02 Oktober 2018 14:54 font size decrease font size increase font size 0
Rate this item
(0 votes)

Nussy : Menpan Harus Akui, Kalau Ada UU Otsus di Papua Dan Tidak Boleh Ditawar Lagi

 

Jayapura, - Pernyataan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), yang meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk mematuhi ketentuan pemerintah dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tampaknya disesalkan oleh salah satu Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Yonas Alfons Nussy.

Bahkan Nussy menegaskan, jika penolakan gubernur Papua terhadap sistem penerimaan CPNS online, itu merupakan keputusan bersama dengan DPRP, MRP, dan para bupati/wali kota di Papua, pada 25 September 2018 lalu.


"Kami sangat menyesalkan pernyataan Menpan RB, yang telah menyarankan gubernur Papua untuk harus mengikuti apa yang sementara dilakukan oleh Menpan RB. Justru sebenarnya kami lah yang harus bertanya kepada menteri, apakah dia tahu tidak kalau di negara ini ada wilayah yang diberikan Otsus dan kekhususannya yang harus menteri berikan kewenangan dan mengakui kedaulatan UU Otsus," kata Nussy kepada Pasific Pos ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/10/18)


Padahal kata Nussy, dalam pasal 27 UU Otsus Papua sudah jelas, dimana kewenangan, kebutuhan atau kuota penerimaan CPNS ini bisa dilakukan di provinsi maupun kabupaten/kota.


"Seharusnya pemerintah pusat harus memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam seleksi CPNS. Jadi kami tetap mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, bahwa Menpan harus mengetahui dan mengakui keberadaan UU Otsus di negarai RI ini," tandas Nussy.


Untuk itu, Nussy kembali menegaskan, Menpan harus mengakui itu, kalau ada UU Otsus di Papua yang merupakan amanat konstitusi dan tak boleh ditawar lagi.


Menurutnya, sebuah konsekuensi pemberian UU Otsus harusnya tidak boleh ada undang-undang lain lagi yang berlaku di negeri ini.


"Artinya, kewenangan-kewenangan secara khusus dalam rangka perubahan percepatan perubahan pembangunan yang diamanat oleh Otsus harus diakui dan diterpakan. Tapi selama ini banyak UU yang digunakan di Papua sehingga terjadi bentrok regulasi. Misalnya dalam penerimaan ASN, UU kepegawaian digunakan," paparnya.


Oleh karena itu pihaknya menolak tes online dan pernyataan Menpan tersebut. Sehingga jika tidak menghormati kekhususan Papua kata dia, pemerintah harus memberikan solusi tepat sesuai apa yang menjadi amanat UU Otsus.


"Jadi dalam waktu dekat, kami berinisiatif akan menyurati pimpinan DPR RI dan juga Komisi II DPR RI agar ada pertemuan tekait dengan pelaksanaan Otsus yang menjadi tumpang tindih sampai saat ini," ujar Nussy.


Sehingga lanjut Nussy, apa yang menjadi harapan-harapan rakyat untuk pelaksanaan pengawalan pembangunan nasional di Ptovinsi Papua ini tidak menjadi hambatan lagi.


Terkait dalam pelaksanaan pemerintahan ungkap Nussy, ada UU Otsus tapi juga ada UU Pemerintahan daerah. Hal ini perlu ada klarifikasi yang baik dan pengakuan secara total supaya undang-undang ini menjadi sebuah kekuatan yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam memandu pelaksanaan pembangunan nasional ditempat ini


Menurutnya, hal ini yang kurang dipertegas posisinya, sehingga ia menganggap pemerintah pusat tidak memberikan kesetaraan dalam pelaksanaan UU Otsus.


"Kita juga menuntut janji Presiden Jokowi bahwa kesetaraan pembangunan yang dilakukan oleh beliau, sampai saat ini, apa yang dilakukan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan UU Otsus ini, itu kami anggap tidak ada kesetaraan," ketusnya.


Bahkan ia menilai, ada proses sebuah pembiaran dan terjadi tumpah tindih pelaksanaan undang-undang, sehingga membuat orang Papua tidak merasa nyaman untuk mereka bisa lakukan aktivitas pembangunan sebagaimana mestinga


"Jadi pemda ini agak sulit sekali untuk melakukan mengeksekusi kebijakan publik di berbagai sektor pembangunan karena tumpang tindih aturan," akunya.


Oleh karena itu tambah Nussy, pihaknya mendukung gubernur untuk menolak dengan tegas pelaksanaan penerimaan ASN sistem online.


"Kami juga mendukung untuk pereimaan honorer K2 dengan menggunakan jalur khusus, sehingga mereka langsung diterima," tutup Nussy. (TIARA)

Read 196 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.