Mathea : Anggota Dewan yang Pindah Partai Mestinya Diberi Waktu | Pasific Pos.com

| 22 February, 2019 |

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau, SSos. Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau, SSos.

Mathea : Anggota Dewan yang Pindah Partai Mestinya Diberi Waktu

Sosial & Politik Penulis  Rabu, 26 September 2018 20:19 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

"Seharusnya Ada Penjelasan Yang Menjadi Dasar"



Jayapura : Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao mengatakan, anggota dewan yang pindah partai mestinya diberi waktu, untuk mempersiapkan diri sebelum hak-haknya diberhentikan.

Hal itu dikatakan, terkait beredarnya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang pengalihan hak-hak keuangan bagi anggota yang pindah partai di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.


Menurut Politisi Partai PDI Perjuangan ini, seharusnya ada penjelasan yang menjadi dasar bagi anggota dewan yang pindah partai itu, baru kemudian dikeluarkan surat edaran tersebut.


Apalagi lanjut Mathea sapaan akrabnya, surat edaran itu hanya betlaku pada DPR provinsi dan DPR kabupaten/kota saja. Sedangkan di DPR RI juga melakukan hal yang sama, tapi mereka tidak ada pemberhentian hak keuangan mereka.
Sehingga lanjut Mathea, yang perlu disampaikan kepada anggota dewan yang pindah partai yakni menyangkut kesiapan mereka agar benar-benar siap menerima surat dari Mendagri.


"Saya tidak menentang keluarnya surat Mendagri atau aturan itu, tapi menurut saya ada hal hal yang harus disampaikan tentang kesiapan dari anggota itu," kata Mathea kepada Pasific Pos, beberapa waktu lalu.
Ia mencontohkan, anggota dewan jika ingin berpindah partai harus mengundurkan dari partai dimana dia masuk sebelumnya.


Dikatakan, memang itu suatu kewajiban dan mereka harus tahu itu, tapi juga harus ada penjelasan sebelumnya kepada meteka, sehingga teman-teman yang pindah partai ini siap menerima konsekuensi itu.


"Jangan dibuat kaget seperti ini, sehingga dengan adanya surat edaran itu juga bisa membuat psikologis teman-teman terganggu dan tidak nyaman karena mungkin belum siap hak-hak mereka diberhentikan," ujar Mathea.


"Jujur saya pribadi kasihan sama teman-teman dewan yang berpindah partai yang hak-haknya langsung diberhentikan tanpa mereka diberi waktu untuk melakukan persiapan," sambungnya


Diakui, meskipun itu aturan yang harus diterima dan dijalani secara konsekuen, tapi setidaknya harus diberi jedah waktu untuk mempersiapkan diri mereka, baik mental , fisik dan dan lain sebagainya.


Menurutnya, jika secara tiba-tiba hak-hak mereka diberhentikan tanpa diberi kesempatan, otomatis mental mereka terganggu juga, karena mau tidak mau ini akan jadi pikiran bagi mereka dan ini bisa berdampak kepada keluarga.


"Apalagi anggota DPR yang awalnya kita masuk sama- sama di lembaga ini, kebersamaan itu harus tetap ada karena teman-teman yang pindah partai ini cukup baik semua dan belum selesai kita punya program bersama untuk menyelesaikan tugas yang besar ini di Papua," ucapnya.


Meski begitu, tambah Mathea, sulit juga untuk tidak menyetujui aturan tersebut. Mau tidak mau harus tetap dijalankan. Kalaupun itu mereka yang pindah partai kemudian mencalonkan diri kembali tanpa menggundurkan diri dari partai yang sebelumnya, KPU juga akan menggugurkannya.


"Jadi saya sangat sesalkan kenapa waktu lalu-lalu sebelum pemerintah pusat keluarkan surat edaran itu, kan harus ada pemberitahuan sebelumnya kepada teman-teman yang pindah partai ini. Tidak serta merta menghentikan hak keuangan mereka. Kalau sudah begini kan kasihan mereka," imbuhnya. (TIARA)

Dibaca 196 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX